Pembangunan Desa Terus Digenjot

Kompas/Karina Isna Irawan

Narasumber dalam dialog Teras Kita bertema ”Mewujudkan Masyarakat Desa Mandiri”, Kamis (29/3/2018), di Kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS — Percepatan pembangunan desa ditempuh melalui empat program strategis, yakni produk unggulan pedesaan (prukades), embung desa, badan usaha milik desa (BUMDes), dan sarana olahraga desa. Seluruh program menitikberatkan pada sinergi masyarakat dengan 19 kementerian terkait.

Demikian mengemuka dalam dialog Teras Kita bertema ”Mewujudkan Masyarakat Desa Mandiri”, Kamis (29/3/2018), di Kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan Transmigrasi, Jakarta. Acara tersebut digelar atas kerja sama harian Kompas dan Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama).

Pembicara dalam diskusi itu adalah Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, anggota Komisi II DPR Budiman Sudjatmiko dari Fraksi PDI-P, Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia Sindawa Tarang, Guru Besar Fisipol Universitas Gajah Mada Susetiawan, dan Kepala Desa Pandak, Baturraden, Banyumas, Rasito. Diskusi dipandu Wakil Redaktur Pelaksana Kompas P Tri Agung Kristanto.

Eko mengatakan, saat ini penduduk miskin yang tinggal di pedesaan sekitar 318.960 orang atau 12 persen dari total 26,58 juta penduduk miskin. Mereka bukan hanya miskin secara ekonomi, melainkan juga miskin pendidikan, infrastruktur, dan aksesibilitas. Upaya pengentasan masyarakat dari kemiskinan ditempuh melalui pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia.

”Fokus pemerintah bukan hanya membangun desa secara fisik, melainkan juga manusia. Warga diarahkan membangun desa sendiri secara mandiri,” kata Eko.

Kompas/Karina Isna Irawan

Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo

Pemanfaatan dana desa diarahkan pada empat program strategis, yakni prukades, embung desa, BUMDes, dan sarana olahraga. Alokasi dana pembangunan embung desa sekitar Rp 200 juta dan sarana olahraga Rp 50 juta. Pembentukan BUMDes bekerja sama dengan Kementerian BUMN melalui PT Mitra BUMDes Nusantara.

Selain itu, dana desa yang bergulir setiap tahun meningkat dari Rp 20,67 trilum pada 2015 menjadi Rp 46,98 triliun pada 2016, dan akhirnya Rp 60 triliun pada 2017 dan 2018. Setiap desa kini memperoleh sekitar 800 juta per tahun. Sebagian besar dana dimanfaatkan untuk pembangunan jalan desa, jembatan, mandi cuci kakus, dan saluran drainase.

Menurut Budiman, kunci mengatasi kemiskinan desa adalah kemandirian warga. Kesenjangan dalam 5-10 tahun mendatang bukan disebabkan bertambahnya jumlah penduduk miskin, melainkan sedikitnya jumlah penduduk pintar. Mereka yang kini dapat mengakses pendidikan secara mudah akan menjadi orang terkaya di masa depan. Untuk itu, investasi pendidikan untuk warga desa penting.

Budiman mengatakan, sebagian dana desa perlu dialokasikan untuk beasiswa pendidikan. Warga desa diberikan akses sekolah gratis hingga sarjana agar mereka tak kalah bersaing di masa depan. Investasi pendidikan penting, terutama di era digital yang mungkin bisa menggantikan sebagian besar pekerjaan manusia.

Program beasiswa pendidikan ini telah bergulir di Desa Pandak, Baturraden, Banyumas, Jawa Tengah. Kepala Desa Pandak Rasito mengatakan, tahun ini desa mengalokasikan beasiswa kuliah gratis bagi 30 pemuda terpilih. Dana beasiswa diperoleh dari laba setiap unit usaha di desa. Saat ini ada 12 lulusan sarjana dan diploma yang bekerja sebagai staf desa.