JAKARTA, KOMPAS — Perry Warjiyo segera menakhodai Bank Indonesia untuk periode 2018-2023. Kepemimpinannya secara efektif akan dimulai per 24 Mei 2018.
Perry adalah pejabat karier di Bank Indonesia (BI). Ia merupakan calon tunggal yang diajukan Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Gubernur BI periode 2013-2018, Agus DW Martowardojo, yang masa jabatannya berakhir pada Mei 2018.
Komisi XI DPR secara aklamasi menyetujui Perry sebagai Gubernur BI dalam rapat tertutup sekitar satu jam pada Rabu (28/3/2018) sore. Rabu siang, Komisi XI terlebih dahulu menggelar uji kepatutan dan kelayakan terhadap Perry.
”Kami secara musyawarah dan mufakat menyetujui Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI periode 2018-2023,” kata Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng, seusai rapat pengambilan keputusan.
Menurut Mekeng, rapat dihadiri 36 anggota dari total 54 anggota Komisi XI DPR. Mereka yang hadir mewakili 10 fraksi di DPR. Semula, setiap kelompok fraksi menyampaikan calon masing-masing. Hasil akhir menunjukkan, semua kelompok fraksi menyetujui Perry sebagai Gubernur BI.
Keputusan tersebut, menurut Mekeng, langsung disampaikan melalui surat tertulis kepada pimpinan DPR pada Rabu malam. Selanjutnya, hasil keputusan Komisi XI akan disahkan dalam rapat paripurna yang sedianya digelar Selasa pekan depan. Berikutnya, Presiden melalui surat keputusannya akan mengangkat Perry sebagai Gubernur BI periode 2018-2023.
Tugas utama
Perry Warjiyo selaku Gubernur BI terpilih mengatakan, tugas utama BI tak hanya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Namun, BI juga mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Kapasitas tumbuh Indonesia dalam lima tahun mendatang ditargetkan 5,8-6,2 persen.
Dalam visi dan misinya yang dipaparkan di depan Komisi XI DPR, Perry mengatakan, arah kebijakan BI difokuskan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
”BI menargetkan pertumbuhan ekonomi berkisar 5,8 persen hingga 6,2 persen pada 2022. Adapun target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017 berkisar 5,2-5,3 persen,” ujar Perry.
Percepatan pertumbuhan ekonomi ini diwujudkan, antara lain, melalui relaksasi kebijakan makroprudensial untuk mendorong pembiayaan perbankan.
Adapun stabilisasi nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi dilakukan, antara lain, dengan memperkuat efektivitas kebijakan moneter serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, dan DPR.
Berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) kemarin, nilai tukar rupiah Rp 13.745 per dollar AS.
Perry juga menggarisbawahi tantangan perekonomian nasional dalam lima tahun mendatang. Tantangan itu antara lain menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian keuangan global.
Ia memaparkan, perbaikan kondisi ekonomi di negara-negara maju lebih cepat dari prediksi semula. Bank Sentral AS, The Fed, diperkirakan menaikkan suku bunga acuannya sebanyak tiga kali pada 2018 dan dua kali pada 2019.
Adapun tantangan di bidang digital dan teknologi informasi dihadapi dengan memanfaatkan revolusi industri ke-4. Pemanfaatan itu digunakan untuk memberdayakan ekonomi rakyat serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pemerintah dinilai perlu membentuk komite nasional untuk ekonomi keuangan digital dengan sinergi kebijakan. Standardisasi produk UMKM diperlukan agar bisa dipasarkan melalui platform perdagangan elektronik atau pasar dalam jaringan.
Deputi Gubernur BI
Rabu, Komisi XI DPR secara aklamasi juga memilih Dody Budi Waluyo sebagai Deputi Gubernur BI. Dody akan menggantikan Perry yang berakhir masa tugasnya sebagai Deputi Gubernur BI pada pertengahan April mendatang.
Saat ini, Dody menjabat Asisten Gubernur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI. Ia mengalahkan dua calon lain, yakni Doddy Zulverdi dan Wiwiek Sisto Widayat.
Dody menyatakan komitmennya untuk memperkuat peran strategis BI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan inklusif. Stabilitas nilai tukar rupiah dijaga melalui perkuatan jalur transmisi moneter, salah satunya dengan menambah pelaku UMKM.