Pemerintah Kurang Berpihak pada Desa Pesisir

Iklan

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Potret pesisir Desa Dadap, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, yang terkikis abrasi, Rabu (5/4/2017). Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, wilayah Dadap termasuk dalam 745 kilometer panjang pantai utara yang tergerus abrasi.

Keberpihakan pemerintah dalam membangun desa-desa pesisir masih kurang dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan dan besarnya potensi ekonomi desa pesisir. Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Mohammad Abdi Suhufan, di Jakarta, Rabu (4/4/2018), mengemukakan, pemerintah perlu mengevaluasi program pembangunan di desa-desa pesisir yang berkategori daerah tertinggal dan pulau terluar. Hingga kini, regulasi, kebijakan, dan dukungan dana dari pemerintah belum mampu mendorong pengurangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah pedesaan. ”Problem klasik pembangunan desa pesisir adalah perencanaan yang tidak terpadu,” katanya. (LKT)