JAKARTA, KOMPAS — Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal hingga kini belum juga diterapkan meski telah disahkan sejak lebih dari tiga tahun lalu. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal  juga dinilai belum berfungsi. Akibatnya, pelaku usaha yang akan menyertifikasi produknya tidak mendapatkan informasi yang benar. Hingga kini, produk halal Indonesia masih tertinggal dibandingkan […]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses