Proyek Strategis Nasional Dievaluasi

KOMPAS/PRIYOMBODO

Aktivitas pekerja di proyek pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Senin (2/4/2018). Presiden Joko Widodo meminta agar proyek-proyek strategis nasional dicek ulang kemajuan pengerjaannya.

JAKARTA, KOMPAS – Presiden Joko Widodo mengecek ulang kemajuan pengerjaan proyek-proyek strategis nasional. Selain itu, beberapa proyek yang bisa dikerjakan mulai tahun 2018 juga diusulkan.

Evaluasi ini dilakukan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Senin (16/4). Hadir dalam ratas ini antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofjan Djalil, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Menurut Budi, beberapa kendala dalam pengerjaan PSN antara lain terkait pembebasan lahan, investor, maupun kelayakan proyek. Dicontohkan, proses pembebasan lahan menjadi panjang ketika lahan yang digunakan beririsan dengan lahan milik instansi lain atau milik masyarakat. Perlu ada negosiasi dan penilaian harga (appraisal) sebelum kemudian uang pengganti dibayarkan.

Kadang, ada pula investor yang ragu untuk meneruskan proyek ketika perkiraan keuntungan tak memadai. Kendati demikian, Budi mengaku tak ingat proyek mana yang masih bermasalah dengan lahan dan investor.

KOMPAS/HARIS FIRDAUS

Direktur Utama PT Angkasa Pura (AP) I Danang S Baskoro, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Direktur Operasional PT AP I Wendo Asrul Rose (kiri ke kanan) berbincang saat mengecek lahan yang akan dipakai untuk pembangunan bandar udara di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (21/1). Bandara Kulon Progo ini salah satu proyek strategis nasional yang sempat terkendala dalam soal pembebasan lahan.

Secara terpisah, Sofjan Djalil menjelaskan, pembebasan lahan untuk proyek-proyek strategis nasional (PSN) relatif lebih baik dan lebih cepat ketimbang di masa lalu. Tak ada lagi penyelesaian yang menghabiskan waktu bertahun-tahun. Sebab, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum efektif untuk menyelesaikan masalah.

“Kalaupun ada satu dua masalah, kita memang harus lewat pengadilan, lalu konsinyasi (pembayaran penggantian harga tanah),” tuturnya.

Pembebasan lahan untuk proyek-proyek strategis nasional relatif lebih baik dan lebih cepat ketimbang di masa lalu. Tak ada lagi penyelesaian yang menghabiskan waktu bertahun-tahun

Salah satu masalah dalam pembebasan lahan, menurut Sofjan, terdapat pada pembangunan jalan tol di ruas Medan-Binjai. Di jalur ini, ada warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan, tetapi lahan sudah berpuluh tahun digunakan pihak lain. Akhirnya penyelesaian dilakukan melalui pengadilan.

KOMPAS/ADRIAN FAJRIANSYAH

Dalam foto yang diambil pada 8 Mei 2015 ini terlihat para pekerja sedang mengejarkan pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai di kawasan Sei Semayang, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Jumat (8/5). Pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai sepanjang kurang lebih 27 kilometer yang menjadi bagian Tol Trans Sumatera merupakan salah satu proyek yang sempat terkendala persoalan pembebasan lahan.

Pembangunan infrastruktur PSN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, menurut Basuki, relatif lancar. Jalan tol trans Jawa misalnya, jalur Semarang-Solo hampir rampung kecuali di wilayah Kali Kenteng di ruas Salatiga-Solo. Jembatan Kali Kenteng, kata Basuki, diperkirakan belum siap di musim mudik ini, tetapi pemudik bisa menggunakan jalan beton di bawahnya.

Adapun untuk pembangunan jalan tol Trans Sumatera di wilayah Aceh seperti ruas Binjai-Langsa, Langsa-Lhokseumawe, Lhokseumawe-Sigli, dan Sigli-Banda Aceh masih menunggu penetapan lokasi (penlok). Setelah penetapan lokasi ditandatangani Gubernur Aceh, pembebasan lahan bisa dilakukan dan pembangunan bisa dimulai.

Untuk Pelabuhan Patimban, menurut Budi, pembangunan bisa dilakukan pertengahan tahun ini. Optimisme muncul karena saat ini proses tender memasuki tahapan akhir.

“Seharusnya Mei atau paling lambat Juli sudah bisa mulai membangun. Target 2019 sudah selesai sebagian dan 2020 sebagian lainnya,” tuturnya seusai melaporkan kemajuan proyek Patimban kepada Presiden Joko Widodo, Senin pagi. Pelabuhan Patimban termasuk satu di antara 222 PSN.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Pekerja menyelesaikan pembangunan depo MRT di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Senin (9/4/2018).

Untuk tahun 2018, Kementerian Perhubungan mengusulkan tujuh proyek baru. Proyek itu antara lain Bandara Kediri, Bandara Sukabumi, jalur ganda kereta api Sukabumi-Bogor, Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Ketapang, dan Pelabuhan Gilimanuk.

Setelah pembahasan, usulan ini tidak masuk dalam PSN tetapi pemerintah akan menyiapkan payung hukum supaya proyek-proyek ini tetap bisa dikerjakan dengan mudah. Pengaturan ini berkaitan dengan pembebasan lahan dan pemberian uang kerahiman. Selama ini, UU 2/2012 hanya digunakan untuk proyek-proyek strategis nasional.

Sementara itu saat menyampaikan sambutan pengantar rapat terbatas membahas Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Presiden Joko Widodo meminta kementerian lebih massif memublikasikan kemajuan pembangunan di bidang infrastruktur. Komunikasi publik dinilai penting agar masyarakat mengetahui kemajuan pembangunan sekaligus hasil kerja pemerintah.

Baca : Presiden Minta Publikasi Proyek Pembangunan Ditingkatkan

“Saya ingin menekankan agar komunikasi ke publik terus ditingkatkan, agar rakyat tahu apa yang tengah dikerjakan (pemerintah), apa manfaat bagi masyarakat,” kata Presiden.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas tentang evaluasi Proyek Strategis National di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/4/2018).

Seluruh jajaran pemerintahan diharapkan memublikasikan program serta proyek pembangunan yang sudah dan tengah dilaksanakan pemerintah. Sehingga masyarakat tahu proyek-proyek strategis nasional yang dikerjakan pemerintah. Selain itu penting pula masyarakat mengetahui dampak positif pembangunan proyek-proyek strategis nasional.

“Dengan begitu akan muncul dan tumbuh rasa ikut memiliki, ikut mengawasi, memantau langsung proyek-proyek yang ada,” ujar Jokowi.