Aktivitas pengerjaan Bendungan Tapin di Desa Pipitak Jaya, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan sebagaimana terpantau pada Selasa (4/10). Bendungan Tapin termasuk dalam program pembangunan 49 bendungan atau waduk yang dicanangkan pemerintah. Bendungan yang mulai dibangun pada Oktober 2015 itu ditargetkan selesai pada 2019. Selain untuk menunjang pertanian dan penyediaan air bersih, Bendungan Tapin juga berpotensi menghasilkan listrik berkapasitas 3,3 megawatt.
JAKARTA, KOMPAS – Tahun ini, dijadwalkan 10 bendungan selesai. hektar lahan pertanian irigasi akan dapat dialiri bendungan. Adapun tahun ini 11 bendungan akan dibangun.
“Untuk pembangunan bendungan, targetnya 49 bendungan baru harus dibangun sampai 2019. Pembangunan sebuah bendungan butuh waktu 3-4 tahun,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Rabu (18/4/2018), di Jakarta.
Selain menargetkan pembangunan 49 bendungan baru, antara 2015 sampai 2019, pemerintah juga melanjutkan pembangunan 16 bendungan program sebelumnya. Hasilnya, pada akhir 2017, sebanyak 36 bendungan sedang dalam konstruksi dan 9 bendungan sudah selesai dibangun.
Kementerian PUPR mencatat, bendungan yang telah terbangun hingga 2019 dapat memasok lahan pertanian irigasi hingga 98.084 hektar dengan kapasitas tampung 1.031 juta meter kubik. Selain itu, terdapat potensi energi sebesar 112 megawatt (MW) serta memasok air baku berkapasitas 5 meter kubik per detik.
Tahun ini, 10 bendungan dijadwalkan akan selesai konstruksinya. Kesepuluh bendungan tersebut antara lain, Rotiklot di Nusa Tenggara Timur, kemudian Bendungan Tanju, Mila, dan Bintang Bano di Nusa Tenggara Barat. Selain itu, Bendungan Gondang dan Logung di Jawa Tengah, Sei Gong di Kepulauan Riau, Sindang Heula di Banten, serta Paselloreng di Sulawesi Selatan juga akan selesai tahun ini. Total kapasitas tampungannya mencapai 288 juta meter kubik.
Pada tahun ini pula, 11 bendungan dan 3 bendungan program dari tahun 2017 akan mulai dibangun. Pemerintah tahun ini menyiapkan anggaran Rp 9 triliun untuk melanjutkan pembangunan bendungan.
Kompas
Presiden Joko Widodo (depan, memakai helm putih) meninjau proyek pembangunan Bendungan Teritip di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (24/3). Presiden menegaskan pembangunan Bendungan Teritip dipercepat. Sebelum akhir tahun 2017, bendungan diharapkan sudah bisa digunakan. Bendungan Teritip akan mendukung Waduk Manggar sebagai penyedia air baku bagi PDAM Balikpapan.
Selain itu, terdapat 8 bendungan yang diusulkan Kementerian PUPR untuk dimasukkan sebagai proyek strategis nasional (PSN). Menurut Basuki, usulan delapan bendungan sebagai proyek strategis nasional tersebut telah disetujui Presiden. Paling lambat konstruksi bendungan sudah harus dimulai pada 2019.
“Jadi (usulan) 8 bendungan itu bukan menambah (bendungan), tetapi menggantikan bendungan yang tidak bisa dilaksanakan dengan bendungan baru,” ujar Basuki.
Delapan bendungan yang diusulkan masuk menjadi PSN tersebut adalah Bendungan Tamblang (Bali), Jlantah (Jateng), Jragung (Jateng), Beringin Sila (NTB), dan Manikin (NTT). Selain itu juga diusulkan Bendungan Lambakan (Kalimantan Timur), Riam Kiwa, (Kalimantan Selatan), dan Digoel (Papua) menjadi PSN.
Secara terpisah, Kepala Pusat Bendungan Kementerian PUPR Ni Made Sumiarsih mengatakan, menurut rencana, 10 bendungan tahun ini dapat diselesaikan konstruksinya. “Yang akan selesai tahun 2018 rencana ada 10 bendungan. Lalu yang dibangun 11 bendungan,” kata Sumiarsih.
Sementara, lanjut Sumiarsih, dari delapan bendungan yang diusulkan masuk PSN, empat di antaranya akan dilelang dan mulai konstruksinya tahun ini. Sisanya mulai dibangun tahun depan. Desain untuk 8 bendungan tersebut juga sudah disiapkan.
Menurut Sumiarsih, delapan bendungan tersebut diusulkan sebagai pengganti bendungan yang dinilai tidak bisa dilanjutkan rencana pembangunannya. Alasannya, antara lain belum dimasukkan ke rencana tata ruang wilayah (RTRW), tanahnya bermasalah, hingga lokasi rencana bendungan merupakan daerah wisata. Usulan tersebut telah disampaikan ke Kementerian Koordinator Perekonomian per 27 Maret 2018.
