BTN Dominasi Kredit Perumahan

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Pekerja menyelesaikan pembangunan rumah bersubsidi di Desa Tamping, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Selasa (28/2/2017).

JAKARTA, KOMPAS - Hingga akhir triwulan I-2018, penyaluran kredit pemilikan rumah subsidi masih didominasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Hingga 31 Maret, BTN menyalurkan kredit perumahan untuk 278.262 unit senilai Rp 24,25 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari KPR subsidi sebanyak 44.407 unit senilai Rp 5,36 triliun dan KPR nonsubsidi sebanyak 12.811 unit senilai Rp 4,27 triliun.

”Peningkatan penyaluran KPR didominasi KPR subsidi tumbuh sebesar 32,96 persen dibandingkan tahun lalu (yoy). Sementara KPR nonsubsidi hanya meningkat 12,24 persen,” kata Direktur Utama Bank BTN Maryono dalam paparan kinerja Bank BTN, Kamis (19/4/2018), di Jakarta.

Maryono menambahkan, KPR subsidi tumbuh menjadi Rp 79,14 triliun per triwulan dan KPR nonsubsidi menjadi Rp 69,8 triliun. Adapun kredit konstruksi tumbuh 17,85 persen yoy menjadi Rp 27,03 triliun dan kredit perumahan lainnya Rp 8,48 triliun pada akhir Maret 2018.

Direktur Commercial Banking Bank BTN Oni Febriarto Rahardjo mengatakan, bunga kredit konstruksi untuk rumah subsidi sebesar 9,75 persen. Sementara untuk kredit konstruksi umum sekitar 11 persen. ”Kan, harus berpihak pada rakyat,” kata Oni.

Hilirisasi

PT Bukit Asam Tbk kini fokus pada pengembangan hilirisasi batubara. Selain menjual batubara sebagai bisnis utama, Bukit Asam mulai melirik pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Lokasi pembangunan PLTS memanfaatkan bekas lahan tambang batubara yang luasnya mencapai ribuan hektar. Proyek ini baru pada tahap studi kelayakan.

”Kami juga mengembangkan proyek batubara menjadi produk petrokimia ataupun gas. Proyek ini adalah masa depan Bukit Asam untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi dari batubara,” kata Direktur Utama Bukit Asam Arviyan Arifin, Kamis kemarin, di Jakarta.

Ketua Indonesian Mining Institute (IMI) Irwandy Arif mengatakan, hilirisasi batubara menghadapi tantangan berupa belum adanya peta jalan hilirisasi dan aturan.

Dirjen Mineral Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengakui belum ada kebijakan tentang gasifikasi batubara. Berbeda dengan China, Indonesia belum menguasai teknologi gasifikasi batubara. (NAD/APO)