Utamakan Kepentingan Nasional

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Wakil Presiden Jusuf Kalla.

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah terus mematangkan rancangan perjanjian sejumlah kerja sama ekonomi internasional. Kepentingan nasional diharapkan menjadi pertimbangan utama dalam membangun kemitraan dagang dengan negara-negara lain.

Harapan itu disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam rapat yang membahas percepatan kerja sama ekonomi internasional di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (20/4/2018). ”Yang ditekankan oleh Bapak Wapres adalah apa kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan nasional. Apa benefitnya, apakah akan memberikan keuntungan yang lebih besar pada kita,” kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sesuai rapat.

Hadir dalam rapat tersebut Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, serta Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  M Nasir.

Wapres Kalla juga menegaskan, kerja sama ekonomi dengan negara lain jangan sampai mengganggu perkembangan industri nasional. Seluruh kementerian dan tim perunding perjanjian kerja sana diminta untuk merumuskan batasan-batasan agar industri nasional tetap terjaga.

Menurut Darmin, setidaknya terdapat empat perjanjian kemitraan ekonomi yang ditargetkan selesai tahun ini. Salah satunya Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA) Indonesia-Australia. Menurut Enggar, draf perjanjian CEPA Indonesia-Australia sudah 90 persen selesai. ”Minggu depan tim akan duduk dan kami finalisasi di akhir bulan. Kalau masih ada yang belum disepakati, saya akan duduk bersama Menteri Perdagangan Australia,” kata Enggar.

Perjanjian kemitraan ekonomi yang juga ditargetkan selesai tahun ini adalah CEPA Indonesia-Uni Eropa. Rapat juga membahas ASEAN Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), kerja sama ekonomi dan perdagangan di kawasan ASEAN dengan enam negara mitra ekonomi seperti China, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, dan Selandia Baru. ”Untuk RCEP sudah 70-80 persen, sudah disepakati pimpinan-pimpinan negara. Ini juga diupayakan tahun ini selesai,” kata Enggar.

Perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement dengan sejumlah negara juga disiapkan komprehensif. (NTA)