Pembangunan Pesisir Kerap Abaikan Nelayan

ELSA EMIRIA LEBA UNTUK KOMPAS

Diskusi bertajuk ”Bumi Semesta Pekerja” yang diselenggarakan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta di Jakarta, Minggu (22/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS — Program pembangunan nasional masih mengabaikan kesejahteraan nelayan Indonesia. Beberapa program, seperti reklamasi dan pariwisata laut, membuat nelayan kehilangan akses melaut.

Deputi Pengelolaan Pengetahuan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Parid Ridwanuddin, dalam diskusi bertajuk ”Bumi Semesta Pekerja” yang diselenggarakan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta di Jakarta, Minggu (22/4/2018), mengatakan, sebaran reklamasi Indonesia pada tahun 2017 mencapai 37 titik.

”Luas proyek reklamasi setara dengan dua atau tiga negara kecil,” kata Parid. Data dari Kiara menunjukkan, luas program reklamasi di Indonesia membuat 107.361 nelayan kehilangan area untuk melaut.

Selain itu, Indonesia juga dinyatakan memiliki 88 kawasan strategis pariwisata nasional. Namun, di sejumlah kawasan strategis pariwisata,  kesejahteraan nelayan sekitar tidak diperhatikan.

Padahal, katanya, hak konstitusional masyarakat pesisir menegaskan, nelayan memiliki hak secara turun-temurun memanfaatkan sumber daya alam.