Presiden Inginkan Penyederhanaan

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Pekerja mengontrol proses produksi di anjungan lepas pantai Mike-Mike yang dikelola PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) di Laut Jawa, utara Karawang, Jumat (17/7). Total produksi per hari PHE ONWJ untuk minyak sebesar 40.400 barrel per hari dan gas bumi mencapai 173 MMSCFD yang semuanya digunakan untuk menyuplai kebutuhan strategis nasional.

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar peraturan-peraturan yang menghambat investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi terus disederhanakan. Minyak dan gas bumi masih menjadi tulang punggung energi di Indonesia.

Namun, sektor energi terbarukan patut diperhatikan. Presiden menyampaikan hal itu dalam pidato pembukaan Konvensi dan Pameran Asosiasi Perminyakan Indonesia (IPA) ke-42, Selasa (2/5/2018), di Jakarta. Acara juga dihadiri antara lain Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi, serta para pengusaha di bidang hulu migas di Indonesia.

”Saya perintahkan Menteri ESDM untuk memangkas sebanyak mungkin (aturan yang menghambat investasi). Yang kita harapkan bisa menjadi lebih sederhana dan mudah sehingga investasi makin banyak yang masuk Indonesia,” kata Presiden Joko Widodo, yang untuk pertama kalinya membuka dan meresmikan Konvensi dan Pameran IPA.

Presiden mempersilakan konvensi membahas aturan-aturan mana saja di sektor hulu sungai Indonesia yang dianggap menghambat. Apabila masih ditemukan aturan yang menghambat, para pengusaha dipersilakan melaporkan kepada Menteri ESDM atau ke Presiden.

Presiden berharap pengusaha tidak meragukan hal itu. ”Sampaikan ke saya, termasuk urusan gross split (skema bagi hasil migas berdasar produksi bruto), apa yang harus diperbaiki dan dibenahi. Silakan ke menteri, kalau ragu langsung ke saya,” ujarnya.

Presiden juga sempat menyinggung rencana peluncuran layanan perizinan dalam jaringan yang terpusat dalam satu tempat sehingga perizinan tidak perlu dilakukan di banyak instansi atau kementerian. Sistem tersebut juga diharapkan bisa memantau proses dan perkembangan perizinan yang diajukan.

Presiden IPA Ronald Gunawan mengatakan, dari kacamata pelaku usaha hulu migas di Indonesia, masih ada beberapa kendala dalam kemudahan perizinan. Kendala itu adalah belum padunya semangat penyederhanaan perizinan antar-kementerian dan instansi. Begitu pula soal sinergi di pemerintah pusat dengan di daerah.

”Kami mencatat, pada Februari 2018 ada 14 aturan yang dianggap menghambat investasi sudah dicabut. IPA berharap proses ini terus dilakukan, termasuk di tingkat daerah mengingat industri ini terkait dengan banyak pihak,” ucap Ronald.

Di daerah, lanjut Ronald, hal yang masih dianggap menyulitkan pengusaha adalah masalah pembebasan lahan. Pembebasan lahan termasuk salah satu proses yang harus dilalui dan memakan waktu bertahun-tahun.

Ia berharap sinergi pemerintah pusat dan daerah dapat memberi jalan keluar untuk mempermudah pembebasan lahan.

Kompas

Grafik sejumlah regulasi di subsektor minyak dan gas bumi yang dipangkas oleh Kementerian ESDM. Sumber: Kementerian ESDM 2018

Lebih cepat

Amien Sunaryadi menambahkan, selain pemangkasan perizinan, hal lain yang dilakukan pemerintah adalah memperbarui susunan Komisi Pengawas pada SKK Migas. Anggota Komisi Pengawas diperbanyak dan terdiri dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Polri, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, serta Wakil Menteri ESDM.

”Jadi, kalau ada masalah terkait lingkungan ataupun gangguan keamanan bisa ditangani lebih cepat,” kata Amien.

Sementara itu, Jonan mengumumkan empat pemenang lelang dari lima wilayah kerja migas untuk 2018. Kelima wilayah kerja itu adalah Blok Citarum, Blok East Ganal, Blok East Seram, Blok South East Jambi, dan Blok East Papua. Dari kelima wilayah kerja itu, hanya Blok East Papua yang tak mendapatkan peminat.