Petugas melakukan perawatan berkala terhadap dispenser bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Pertamina 31.102.02 di jalan Abdul Muis, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (7/3).
JAKARTA, KOMPAS--PT Pertamina (Persero) akan mempertahankan efisiensi operasi sebagai bagian dari strategi perusahaan. Langkah itu dilakukan jika tidak mendapat tambahan subsidi dari pemerintah.
Subsidi bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar, dibutuhkan seiring kenaikan harga minyak mentah, sedangkan harga jual ke konsumen tetap.
Bank Pembangunan Asia (ADB) dalam Asian Development Outlook 2018 memproyeksikan harga minyak mentah dunia sekitar 65 dollar AS per barrel pada tahun ini dan 62 dollar AS per barrel pada 2019.
”Harga minyak ditentukan permintaan dan penawaran. Kami melihat beberapa fluktuasi harga minyak, tetapi kami tidak melihat ada penyimpangan substansial dari perkiraan dasar ini,” kata Kepala Ekonom Bank Pembangunan Asia Yasuyuki Sawada di Manila, Filipina, Jumat (4/5/2018).
Di Jakarta, Vice President Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito mengatakan, akan ada dampak yang cukup signifikan bagi Pertamina jika penambahan subsidi solar batal terlaksana. Namun, ia menolak menjelaskan secara detail dampak tersebut.
Tahun lalu, rencana penambahan subsidi solar untuk tahun anggaran 2018, dari Rp 500 per liter menjadi Rp 750 per liter, dibatalkan Badan Anggaran DPR. ”Pasti ada dampaknya (jika penambahan subsidi batal). Kami percaya pemerintah dan DPR bisa memahami situasi yang dihadapi Pertamina. Efisiensi akan terus diterapkan karena itu roh perusahaan,” kata Adiatma.
Segala lini
Pertamina membukukan pertumbuhan pendapatan dari 36,49 miliar dollar AS di 2016 menjadi 42,96 miliar dollar AS di 2017. Kinerja itu dipicu kenaikan penjualan minyak mentah dan produk hilir Pertamina, baik untuk pasar domestik maupun ekspor.
”Kami fokus menjalankan komitmen proyek strategis dan meningkatkan efisiensi di segala lini sehingga Pertamina tetap dapat mencatatkan kenaikan pendapatan,” kata Pelaksana Tugas Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam keterangan resmi.
Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Partai Golkar Eni Maulani Saragih mengatakan, efisiensi mutlak dilakukan Pertamina terkait harga jual BBM.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan memastikan harga premium dan solar tidak akan naik hingga akhir 2018. ”Pada tahun 2019 tentunya akan dipertimbangkan lagi,” kata Jonan dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa di Kantor ESDM, Rabu (2/5).
Jonan berharap, Pertamina bisa lebih efisien dalam penyaluran BBM.
Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPR dari Fraksi Partai Golkar Azis Syamsuddin menyatakan, besar-kecilnya subsidi BBM adalah kewenangan pemerintah.
