BPJS Ketenagakerjaan bersama BNP2TKI mensosialisasikan manfaat dan program perlindungan TKI, Selasa (5/9/2017) di Purwokerto, Jawa Tengah.
JAKARTA, KOMPAS - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan membukukan dana investasi Rp 306,331 triliun pada 2017 atau naik 21,8 persen dibandingkan 2016. Kenaikan itu sejalan dengan penambahan jumlah peserta dari 22,6 juta tenaga kerja menjadi 26,2 juta serta total iuran dari Rp 48,6 triliun menjadi Rp 56,4 triliun.
Akan tetapi, meski peserta dan iuran naik, belum semua dana yang diinvestasikan itu dipakai untuk mendukung program manfaat layanan tambahan yang dibutuhkan pekerja. Sebagai gambaran, 60 persen dari total dana investasi tahun 2017 ditempatkan dalam bentuk obligasi. Sisanya berupa deposito, saham, reksa dana, dan properti.
Direktur Pengembangan Investasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Amran Nasution, saat memaparkan hasil audit laporan keuangan dan pengelolaan program, Selasa (8/5/2018), di Jakarta, menyatakan, khusus untuk properti, dana dipakai untuk pengembangan perumahan pekerja.
Sampai akhir 2017, realisasi pembiayaan perumahan bagi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan mencapai 1.149 unit. Total dana yang disalurkan BPJS Ketenagakerjaan melalui bank mencapai Rp 287 miliar.
Amran menilai capaian itu belum menggembirakan. Sosialisasi belum gencar sehingga masih banyak peserta atau pengembang properti belum mengetahui program tersebut.
”Pada saat pemrosesan persetujuan dokumen manfaat layanan tambahan perumahan, kami bisa saja menyetujui. Namun, bank mitra memiliki pertimbangan lain dalam melihat debitor sehingga dana tidak dapat langsung cair,” ujarnya.
Amran mengemukakan, pihaknya juga mengembangkan rumah susun sederhana sewa bagi pekerja di Batam. Sebanyak 20 menara telah berdiri di sana dan beberapa bagian di antaranya disewa pekerja. Sejauh ini, pengembangan serupa tidak bisa diterapkan di kawasan industri ataupun perkantoran di DKI Jakarta, antara lain, karena terhambat oleh tingginya harga lahan.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan, pihaknya masih mengkaji pelaksanaan rencana pemakaian dana investasi untuk anggaran pengembangan keterampilan pekerja. Rencana ini merupakan ide Kementerian Ketenagakerjaan.
Kajian mempertimbangkan risiko dan imbal hasil investasi yang akan diperoleh perusahaan. Di luar anggaran keterampilan pekerja, wacana lain yang muncul adalah peningkatan nilai kucuran dana pendidikan pada program manfaat layanan tambahan beasiswa anak peserta. Namun, perusahaan masih mempertimbangkan risikonya. (MED)
