Pengusaha dan Pemerintah Diminta Solid

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Suasana Pameran dan Konvensi Asosiasi Perminyakan Indonesia Ke-42 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (2/5/2018). Pameran yang diikuti pelaku industri hulu minyak dan gas bumi di Indonesia itu akan berlangsung hingga Jumat (4/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS — Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Perminyakan Indonesia atau IPA dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral diminta menjaga kesolidan menyusul teguran kepada asosiasi tersebut. Teguran dikeluarkan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi terkait pelaksanaan Konvensi dan Pameran IPA Ke-42 yang berlangsung pada 2-4 Mei lalu di Jakarta.

Surat teguran yang ditandatangani Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi tersebut memuat dua hal, yaitu pelibatan salah satu panelis tanpa mendapat persetujuan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar dan hasil polling dalam salah satu sesi diskusi yang dinilai memojokkan Arcandra. Dalam surat teguran bertanggal 7 Mei 2018 itu, Amien meminta pengurus IPA melakukan langkah memadai agar tak terulang di masa mendatang.

”Kami berharap pemerintah dan IPA tetap solid. Jangan sampai hal semacam ini mengganggu kinerja kedua pihak di tengah upaya memperbaiki iklim investasi hulu migas di Indonesia,” ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih saat dihubungi, Kamis (10/5/2018), di Jakarta.

SUMBER: ISTIMEWA

Surat teguran SKK Migas kepada pengurus IPA terkait penyelenggaraan Konvensi dan Pameran IPA Ke-42 pada 2-4 Mei 2018.

Eni menambahkan, tidak menutup kemungkinan Komisi VII akan meminta keterangan kedua pihak untuk menjernihkan duduk perkara tersebut.

Merujuk pada surat teguran yang dikeluarkan SKK Migas tersebut di atas, panelis yang dimaksud adalah Fred McMahon dari Fraser Institute. Dalam laman Fraser Institute, lembaga tersebut bersifat independen yang bergerak di bidang penelitian. Terkait penelitian mengenai iklim investasi hulu migas global 2017, Fraser Institute menempatkan Indonesia dalam daftar negara yang paling buruk untuk investasi bersama Venezuela, Libya, Irak, Ekuador, Bolivia, Kamboja, Perancis, dan Yaman.

Adapun tentang hasil polling, ada nama Arcandra Tahar di antara belasan tulisan lainnya. Polling itu meminta pendapat peserta seminar tentang hal yang paling mendesak diperbaiki di bidang hulu migas di Indonesia. Namun, hal paling menonjol dari hasil polling adalah gross split (skema bagi hasil migas berdasarkan produksi bruto).

Polling dibuat melalui aplikasi pada telepon pintar yang harus diakses oleh peserta seminar. Kompas, yang turut hadir dalam seminar, menyaksikan bahwa siapa pun bisa terlibat dalam polling tersebut. Saat itu, hadir Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, Presiden IPA Ronald Gunawan, Wakil Ketua Komisi I DPR Satya Widya Yudha, dan Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas Tri Haryo Soesilo sebagai nara sumber seminar pada 3 Mei 2018. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto yang juga diundang sebagai narasumber tidak hadir.

Mengenai surat teguran itu, Kepala Divisi Program dan Komunikasi pada SKK Migas Wisnu Prabawa Taher membenarkan bahwa surat tersebut dikeluarkan SKK Migas. Namun, dirinya menolak memberi penjelasan lebih jauh tentang surat teguran tersebut. ”Biar tidak berkepanjangan, ya,” ujarnya melalui layanan pesan telepon pintar.

Pengurus IPA juga sudah melayangkan surat balasan yang ditujukan kepada Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar. Inti dari surat tersebut adalah menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan pemerintah selama penyelenggaraan Konvensi dan Pameran IPA Ke-42. Selain itu, pengurus IPA meminta maaf atas dipakainya data survei Fraser Institute dan disalahgunakannya pertanyaan polling oleh oknum tak bertanggung jawab.

Pengurus IPA, dalam surat tersebut, berjanji akan melakukan evaluasi internal agar kejadian serupa tidak terulang. Para pengurus juga berharap dapat bertemu langsung untuk menyampaikan permintaan maaf. Surat tersebut ditandatangani Presiden IPA Ronald Gunawan.

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama pada Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan, dirinya belum mengetahui tentang rencana pertemuan pengurus IPA dengan Menteri ESDM dan Wakil Menteri ESDM. Setidaknya, sejauh ini belum ada penjadwalan pertemuan itu.