Sejumlah perwakilan dari beberapa kementerian dan lembaga, serta pelaku UMKM dan marketplace mendorong gerakan UMKM Indonesia jualan online, di Jakarta, Selasa (24/4/2018).
JAKARTA, KOMPAS - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau LPDB-KUMKM melibatkan perusahaan penjaminan dalam penyaluran dana bergulir. Perusahaan penjaminan tersebut, yakni Jamkrindo dan Jamkrida, dilibatkan dalam menganalisis kelayakan proposal.
"Calon mitra LPDB-KUMKM diberi kemudahan dalam mengakses pembiayaan," kata Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir - Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Braman Setyo melalui siaran pers, Jumat (11/5/2018).
Braman menuturkan pihaknya dalam hal ini telah melakukan perjanjian kerja sama dengan dinas koperasi dan UKM tingkat provinsi se-Indonesia serta perusahaan penjaminan; yakni Jamkrindo dan Jamkrida. Selain itu, calon mitra pun dapat mengajukan permohonan pinjaman secara langsung ke LPDB-KUMKM maupun via pos.
Seusai pembukaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Program Inklusif LPDB-KUMKM di Palembang, Braman mengatakan, khusus untuk Sumatra Selatan sejak tahun 2008 LPDB-KUMKM telah menyalurkan dana Rp 211,2 miliar. Nilai penyaluran ke Sumsel ini setara sekitar 2,4 persen dari total penyaluran LPDB-KUMKM.
Dia menuturkan, alokasi anggaran dana bergulir untuk Sumsel tahun lalu sekitar Rp 39,8 miIiar namun tidak terealisasi. Terkait hal tersebut dinilai perlu pula peningkatan peran dinas terkait setempat dalam merekomendasikan Koperasi dan UMKM potensial di wilayah binaan.
Cara termudah mengakses informasi terkait dana bergulir adalah dengan membuka laman LPDB-KUMKM di www.lpdb.id. Semua persyaratan bisa diunduh di laman tersebut.
Selain itu, pengurus koperasi dan UKM juga dapat menghubungi dinas koperasi di kabupaten/kota dan provinsi. Mereka dapat meminta bimbingan dalam memenuhi persyaratan untuk mengajukan dana bergulir dari LPDB-KUMKM.
LPDB-KUMKM tahun ini menargetkan penyaluran dana bergulir sebanyak Rp 1,2 triliun. Perinciannya, sebanyak Rp 750 miliar untuk pembiayaan konvensional dan Rp 450 miliar untuk pola syariah.
Kredit usaha
Terkait pembiayaan melalui kredit usaha rakyat (KUR), Kemenkop UKM mencatat realisasi penyaluran KUR hingga 31 Desember 2017 sebesar Rp 96,71 triliun. Nilai ini setara 87,9 persen dari target alokasi penyaluran sepanjang 2017 yang Rp 110 triliun.
Ada 338 pendamping KUR di 20 provinsi yang ditargetkan mendampingi 15.000 usaha mikro
KUR tersebut tersalur kepada 4.086.971 debitur melalui 40 lembaga keuangan penyalur; yakni 34 bank, 4 lembaga keuangan, dan dua koperasi. Apabila dirinci, penyaluran terbesar KUR adalah ke sektor perdagangan, yakni 58 persen.
Penyaluran KUR ke sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan sebesar 24 persen dan ke sektor jasa 11 persen. Adapun penyaluran ke sektor industri pengolahan 5,5 persen dan sektor perikanan 1,5 persen.
Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop UKM Yuana Setyowati menuturkan, pemerintah terus berupaya meningkatkan penyaluran kredit usaha bagi sektor produktif. Selain itu juga ada pendampingan dalam penyaluran KUR. "Ada 338 pendamping KUR di 20 provinsi yang ditargetkan mendampingi 15.000 usaha mikro," kata Yuana.
Menurut Ketua Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia M Ikhsan Ingratubun, pemerintah harus selalu hadir dalam memberikan akses permodalan bagi pelaku UMKM.
