DOKUMENTASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Gerbang tol Pasuruan yang Sabtu lalu dikunjungi Presiden Joko Widodo. Tol tersebut akan tersambung dengan tol Pasuruan-Probolinggo yang saat ini masih tahap konstruksi.
JAKARTA, KOMPAS – Pembebasan lahan menjadi kunci penyelesaian proyek infrastruktur yang termasuk dalam proyek strategis nasional. Meskipun pembebasan lahan dapat dilakukan langsung oleh pemerintah melalui Lembaga Manajemen Aset Negara atau LMAN, mekanisme talangan oleh badan usaha dapat kembali dilakukan.
“Itu (rakor) untuk mempercepat (pembebasan lahan). Jadi menyamakan data antara LMAN, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Kemarin saya ditelpon Pak Sofyan Djalil (Menteri ATR/Kepala BPN), beliau juga bilang akan mempercepat proses di ATR,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, akhir pekan lalu, di Jakarta.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58/2017, terdapat 150 proyek di bidang PUPR yang termasuk proyek strategis nasional, antara lain bendungan, jalan tol, dan sistem penyediaan air minum (SPAM). Total realisasi pembangunannya hingga saat ini sekitar 55,12 persen.
Data Kementerian PUPR menyebutkan, kebutuhan dana untuk pembebasan lahan 27 bendungan dan proyek Pengembangan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (NCICD) untuk 2018 sebesar Rp 2,378 triliun. Sementara, total kebutuhan dana untuk pembebasan lahan seluruh jalan tol yang masuk ke PSN mencapai Rp 128,35 triliun.
Menurut Basuki, dengan masuk menjadi PSN, pembebasan lahan akan mendapat prioritas anggaran dari pemerintah melalui LMAN. Sehingga proses pembangunannya akan lebih pasti. Saat ini, lanjut Basuki, pihaknya mengusulkan 8 bendungan untuk masuk menjadi PSN.
“Oleh karena itu, sementara ini keistimewaan kalau masuk PSN itu karena dimungkinkan ada talangan (dari badan usaha). Kemudian pemerintah provinsi dan kabupaten juga bergerak lebih cepat,” kata Basuki.
Di proyek jalan tol, total talangan yang sudah disalurkan badan usaha mencapai Rp 35,84 triliun. LMAN mencatat, per 2 Mei, untuk tagihan 2016 sebesar Rp 13,38 triliun, BLU LMAN telah mengganti Rp 12,98 triliun atau 97,02 persen. Jumlah itu setara 19.950 bidang tanah untuk 27 ruas tol. Sementara, untuk talangan 2017, total tagihan ke BLU LMAN sebesar Rp 10,63 triliun dan telah diganti Rp 9,03 triliun atau 84,9 persen.
Selain itu, LMAN telah membayar dana tanah untuk proyek bendungan yang termasuk PSN baik secara langsung maupun melalui mekanisme talangan. Untuk pembayaran langsung telah dilakukan di tiga bendungan, yakni Rukoh di Aceh, serta bendungan Ciawi dan Sukamahi di Jawa Barat dengan total nilai Rp 79,5 miliar. Sementara pembayaran dengan mekanisme penggantian talangan dilakukan untuk 2 bendungan, yakni Ciawi dan Sukamahi, dengan total nilai Rp 147 miliar.
Secara terpisah, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna mengatakan, tahun ini sebagian besar pembangunan jalan tol merupakan kelanjutan dari tahun lalu. Itu berarti, proses pembebasan lahannya pun sudah berjalan sejak tahun lalu hingga saat ini.
“Agar berkesinambungan, mungkin untuk tol yang kelanjutan dari tahun lalu masih perlu ditalangi dulu oleh badan usaha jalan tol,” kata Herry.
Menurut Herry, Kementerian PUPR tengah menyiapkan surat kepada Kementerian Keuangan agar talangan dapat dilakukan lagi tahun ini. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan LMAN akan menyalurkan pembayaran langsung ke masyarakat.
Sementara itu, Direktur LMAN Rahayu Puspasari ketika dikonfirmasi mengatakan, mekanisme talangan menurut rencana akan dilakukan lagi tahun ini. Namun, hingga saat ini belum ada tagihan penggantian talangan yang masuk ditagihkan ke LMAN.
