Porsi Pembiayaan Pemerintah Diwacanakan Turun Jadi 75 Persen

KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Ananta Wiyogo

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah berencana menurunkan porsi pembiayaan pemerintah dalam skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP dari saat ini 90 persen menjadi 75 persen. Untuk itu, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) akan mendukung dengan menyediakan dana murah jangka panjang. Rumah yang dibiayai pun akan bertambah dari 60.000 unit menjadi 72.000 unit.

Rencana penurunan tersebut dibenarkan Direktur Perencanaan Pembiayaan Direktorat Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Eko D Heripoerwanto, Senin (14/5/2018). ”Demikian kira-kira kajian dan usulannya. Sekali lagi, sebelum regulasi yang mendasari keluar, saya belum bisa pastikan,” kata Eko.

Saat ini, porsi pembiayaan pemerintah dalam FLPP sebesar 90 persen dari harga rumah subsidi yang telah ditetapkan pemerintah. Adapun bank penyalur menyediakan 10 persen sisanya. Selain sudah ditetapkan harga jualnya, kredit pemilikan rumah subsidi juga ditetapkan bunganya oleh pemerintah sebesar 5 persen dengan jangka hingga 20 tahun.

Menurut Eko, pembahasan penurunan porsi pembiayaan pemerintah dalam FLPP telah dibahas. Namun, dirinya belum berani memastikan selagi Keputusan Menteri PUPR yang akan menjadi payung hukumnya belum terbit. Pihaknya berharap kepmen PUPR tersebut terbit pada semester I tahun ini.

Secara terpisah, Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Ananta Wiyogo mengatakan, pembahasan penurunan porsi pemerintah dalam FLPP telah dilakukan sejak tahun lalu. PT SMF (Persero) diminta pemerintah mendukung penurunan porsi pemerintah dalam FLPP sehingga beban fiskal pemerintah berkurang.

”Kami masih menunggu kepmen PUPR untuk penurunan porsi pemerintah menjadi 75 persen dan 25 persen untuk perbankan. Begitu regulasi itu terbit, kami bisa langsung jalan,” kata Ananta.

Dari simulasi perhitungan yang telah melewati uji publik bersama para pemangku kepentingan, termasuk para bank penyalur FLPP, PT SMF (Persero) telah menyediakan dana hingga Rp 2,17 triliun untuk menurunkan porsi pemerintah menjadi 75 persen. Dana tersebut berasal dari penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 1 triliun dan penerbitan surat utang senilai Rp 1,1 triliun. Nantinya dana tersebut akan dicampur sehingga didapatkan sumber pembiayaan jangka panjang bagi bank dengan bunga murah.

Dengan demikian, kata Ananta, jika dengan total anggaran pemerintah sebesar Rp 6,5 triliun dapat membiayai 60.000 unit rumah bersubsidi, maka dengan penurunan porsi pemerintah, rumah yang dapat dibiayai akan bertambah menjadi 72.000 unit.

Ini akan membantu mempercepat pengurangan angka kekurangan rumah atau backlog.

Menurut Ananta, dana murah tersebut dapat diakses secara bisnis dengan bisnis antara bank penyalur FLPP dan PT SMF (Persero). Namun, bank tidak diharuskan mengakses pembiayaan dari PT SMF (Persero) saja, tetapi dimungkinkan ke sumber pembiayaan lainnya. Yang jelas, bank diminta menyediakan dana hingga 25 persen.