Penggabungan antara Hull dan Topside dengan berat 14.400 ton untuk fasilitas produksi proyek lapangan Jangkrik, wilayah kerja Muara Bakau dengan operator ENI yang terberat dan terbesar di Indonesia dilakukan di Karimun Yard, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (8/12/2016). Hadir dalam kunjungan tersebut Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi dan Managing Director ENI Muara Bakau Luca De Caro. Lapangan Jangkrik diperkirakan sudah bisa memulai produksi pada Juli - Agustus 2017 dan diharapkan bisa menghasilkan gas bumi hingga 450 juta kaki kubik (MMscfd) per hari.
JAKARTA, KOMPAS — Tingginya harga minyak mentah saat ini menjadi waktu yang tepat bagi perusahaan hulu minyak dan gas bumi untuk menggiatkan eksplorasi. Untuk pertama kalinya sejak kejatuhan harga minyak pada akhir 2014, harga minyak berada di level 70 dollar AS per barrel. Di satu sisi, pemerintah memutus kontrak 74 blok minyak dan gas bumi dalam kurun tiga tahun terakhir.
Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi mengatakan, tingginya harga minyak saat ini berpotensi menambah pemasukan bagi perusahaan hulu migas. Oleh karena itu, ia mendorong perusahaan untuk menggiatkan eksplorasi demi penemuan cadangan migas yang baru. Ia percaya, tahun depan eksplorasi kian meningkat.
"Harga minyak tinggi akan membantu eksplorasi. Kami optimistis eksplorasi tahun depan akan naik. Salah satu halnya adalah harga minyak yang tinggi sehingga penerimaan perusahaan bertambah," kata Amien usai penandatanganan kontrak Blok Pekawai dan Blok West Yamdena, Senin (14/5/2018), di Jakarta.
SUMBER: KEMENTERIAN ESDM
Grafis realisasi dan target investasi sektor ESDM dari 2014-2018.
Amien mengakui, tak semua eksplorasi yang dijalankan perusahaan sukses menemukan cadangan migas dalam jumlah signifikan. Pihaknya mencatat, dalam kurun tiga tahun terakhir ada 74 kontrak blok migas yang diputus (terminasi) lantaran dua sebab. Salah satunya adalah pemegang kontrak sudah melaksanakan eksplorasi, tetapi tak mendapat hasil.
"Sebab lainnya adalah perusahaan tersebut tidak menepati janji melaksanakan eksplorasi sampai batas waktu yang ditentukan. Penyebabnya karena mereka tak punya dana cukup. Mayoritas adalah perusahaan asal Indonesia," ujar Amien.
Mengenai kelanjutan blok-blok yang diterminasi pemerintah tersebut, lanjut Amien, saat ini sedang dalam proses penertiban administrasi dan penuntasan kewajiban dari pemegang kontrak. Apabila segala urusan tersebut beres, pemerintah akan kembali melelang blok-blok itu.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengatakan, terkait penandatangan kontrak Blok Pekawai dan Blok West Yamdena, nilai investasi untuk eksplorasi di kedua blok tersebut sebesar 12,5 juta dollar AS atau setara Rp 172,5 miliar. Kontrak kedua blok tersebut dimenangkan PT Saka Energi Indonesia yang merupakan anak perusahaan PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
"Untuk Blok Pekawai, komitmen yang akan dilaksanakan adalah studi geologi dan geofisika, serta satu sumur eksplorasi. Adapun di Blok West Yamdena, komitmen yang dijalankan adalah studi geologi dan geofisika, termasuk akuisisi data seismik dua dimensi," ucap Djoko.
Direktur Utama Saka Energi Indonesia Tumbur Parlindungan, mengatakan, pihaknya berharap rencana eksplorasi pada kedua blok tersebut dapat memberi hasil yang signifikan. Sejauh ini, produksi migas Saka Energi sudah mencapai 56.000 barrel setara minyak per hari (BOEPD). Bagi Saka Energi, penggunaan skema bagi hasil berdasar produksi bruto (gross split) untuk Blok Pekawai dan Blok West Yamdena adalah yang pertama kalinya di Indonesia.
Mengutip lama Saka Energi, perusahaan tersebut sedang melakukan eksplorasi di tiga wilayah kerja, yaitu Blok South Sesulu di Kalimantan Timur, Blok West Bengkanai di Kalimantan Tengah, dan Blok Wokam II di lepas pantai Papua. Di luas negeri, Saka Energi memiliki saham sebesar 36 persen untuk Blok Saken yang berada di Texas, Amerika Serikat. Blok Saken adalah penghasil gas.
Untuk menggairahkan investasi hulu migas di Indonesia, Kementerian ESDM sudah memangkas sejumlah peraturan yang dianggap menghambat investasi. Sampai 5 Maret 2018, tercatat sebanyak 18 regulasi di sektor migas yang dicabut atau dibatalkan. Adapun untuk jenis sertifikasi atau rekomendasi di sektor migas, sebanyak 23 jenis turut dicabut.
