Kementerian Perindustrian Usulkan Tambahan Anggaran Rp 2,57 Triliun

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Suasana ketika Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (kelima dari kanan) didampingi Pejabat Eselon I dan II Kementerian Perindustrian menjalani rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Selasa (5/6/2018). Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran tahun 2019 kepada DPR sebesar Rp 2,57 triliun.

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran tahun 2019 kepada DPR sebesar Rp 2,57 triliun. Anggaran tersebut untuk mengimplementasikan agenda nasional sesuai peta jalan Making Indonesia 4.0 sebagai strategi memasuki revolusi industri keempat.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, melalui keterangan tertulis, Kamis (7/6/2018), mengatakan, anggaran tersebut akan dipergunakan untuk menjalankan program kerja. Adapun program kerja yang dimaksud, antara lain, adalah pengembangan lima sektor industri prioritas yang ditetapkan Making Indonesia 4.0, peningkatan kompetensi sumber daya manusia industri melalui pendidikan vokasi, serta kegiatan Santripreneur, dan penumbuhan wirausaha industri baru.

Kemenperin telah melaksanakan rapat kerja dengan Komisi VI DPR pada Selasa (5/6/2018). Dalam kesimpulannya, Komisi VI DPR dapat memahami usulan tambahan anggaran Kemenperin tersebut sehingga total anggaran tahun 2019 menjadi Rp 5,3 triliun. Sebelumnya, pagu indikatif untuk tahun 2019 sebesar Rp 2,73 triliun.

Di sisi lain, Komisi VI DPR meminta Kemenperin mengoptimalkan penyerapan anggaran tahun 2018 sebesar Rp 2,84 triliun.

Airlangga menjelaskan, Making Indonesia 4.0 menjadi arah yang jelas guna mewujudkan aspirasi nasional, yaitu menjadikan Indonesia masuk 10 besar negara ekonomi terkuat di dunia pada tahun 2030.

Kemenperin telah menetapkan lima sektor industri manufaktur yang bakal diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal. Kelima sektor itu bakal menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut adalah industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, dan kimia.

”Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk produk domestik bruto. Kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut,” ujar Airlangga.

Untuk mendongkrak kinerja sektor-sektor manufaktur tersebut, diperlukan tenaga kerja yang berkualitas sesuai kebutuhan dunia industri saat ini. Karena itu, salah satu langkah prioritas nasional yang tengah dijalankan Kemenperin adalah membangun sumber daya manusia industri yang terampil.

”Kami telah meluncurkan program pendidikan vokasi yang link and match antara industri dan SMK di beberapa wilayah Indonesia,” katanya.

Hingga tahap keenam peluncuran program pendidikan vokasi tersebut, Kemenperin melibatkan sebanyak 618 perusahaan dengan menggandeng hingga 1.735 SMK.

Di samping itu, Kemenperin juga mendorong pondok pesantren di seluruh Indonesia menjadi ekosistem dalam penumbuhan wirausaha industri baru melalui program Santripreneur. Upaya ini sebagai salah satu strategi nasional yang tengah dijalankan untuk memasuki era revolusi industri keempat sesuai peta jalan Making Indonesia 4.0.

”Dalam implementasi ekonomi digital itu yang penting, di antaranya, adalah membangun ekosistem. Jadi, pondok pesantren ini yang perlu dibidik karena memiliki basis dan potensi besar untuk menggerakkan perekonomian nasional,” kata Airlangga.