JAKARTA, KOMPAS — Koperasi dinilai dapat menjadi media efektif untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Prinsip-prinsip yang menjadi inti dalam koperasi menopang hal tersebut.
”Tahun 2012 lalu Perserikatan Bangsa-Bangsa pun menginginkan koperasi sebagai suatu alat yang efektif untuk mencapai SDGs (Sustainable Development Goals),” kata Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Untung Tri Basuki di Jakarta, Jumat (8/6/2018).
Terkait hal tersebut, Untung mengatakan, koperasi bisa berperan dalam menghasilkan dan menyediakan produk dan jasa secara lebih berkelanjutan. Di Indonesia ada sekitar 153.000 unit dan beberapa di antaranya berhasil menjadi satu gerakan, memiliki hingga ratusan ribu orang, bertahan puluhan tahun, dan bisa menjadi penggerak ekonomi lokal.
”Koperasi tersebut membangun dirinya sendiri berdasarkan prinsip keswadayaan, solidaritas, mengedepankan pendidikan, dan mengaplikasikan persatuan dalam keberagaman,” ujar Untung.
Menurut Untung, prinsip-prinsip tersebut merupakan inti koperasi yang menjadikannya mampu melakukan fungsi sebagai media efektif untuk membangun secara berkelanjutan.
Sekretaris Jenderal Dewan Koperasi Indonesia Neddy Rafinaldi Halim mengatakan, penguatan koperasi untuk mendorong ekonomi nasional akan menjadi tema Hari Koperasi Nasional ke-71 tahun 2018.
Beberapa aspek juga menjadi perhatian, termasuk peran koperasi sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional di era digital. ”Demikian pula peran generasi muda koperasi menghadapi fenomena ekonomi milenial,” kata Neddy.
Penguatan koperasi untuk mendorong ekonomi nasional akan menjadi tema Hari Koperasi Nasional ke-71 tahun 2018.
Hari Koperasi Nasional 2018 juga memberi penekanan pada peran koperasi menyemai dan merawat kewirausahaan. Selain itu, juga upaya membangun bisnis sosial melalui kewirakoperasian.
Menurut Neddy, koperasi akan kuat apabila ada penyadaran hak dan kewajiban bagi para anggota. ”Di koperasi kredit, misalnya, seseorang yang mau menjadi anggota harus melalui proses pendidikan anggota sehingga paham hak dan kewajibannya,” ujarnya.
Neddy mengatakan, kesadaran hak dan kewajiban tersebut akan mendorong anggota koperasi berpartisipasi aktif, kreatif, dan produktif.
Sementara itu, melalui rilisnya, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Braman Setyo mengatakan, pihaknya akan membantu koperasi.
Rilis Hubungan Masyarakat LPDB-KUMKM menyebutkan, pada pertemuan antara LPDB-KUMKM dan Jamkrindo dibahas pula mengenai rencana pembiayaan bagi koperasi yang bergerak di bidang perkopian.
Koperasi tersebut memiliki 4.000 anggota dan 60 persen di antaranya adalah petani kopi Kabupaten Bandung, Jawa Barat. ”Saya kira sangat prospektif karena ini sesuai misi LPDB-KUMKM untuk membiayai koperasi yang bergerak di sektor produktif,” kata Braman.