Lombok Utara Bentuk BUMDes Mart

KOMPAS/KHAERUL ANWAR

Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar menyaksikan produk kerajinan masyarakat di salah satu BUMDes Mart. Tiap BUMDes Mart ditargetkan memasarkan 10 persen produk lokal masyarakat di kabupaten itu.

MATARAM, KOMPAS - Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) tidak memberikan izin usaha minimarket moderen milik swasta, namun membentuk retail modern bernama BUMdes Mart yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Keberadaan BUMDes Mart bisa membendung ekspansi retail moderen ke desa-desa, juga membuka peluang pasar bagi produk lokal hasil bumi di KLU.

“Sejalan dengan komitmen pak bupati (Bupati KLU, Najmul Akhyar), BUMDes Mart adalah retail modern milik desa, bukan perorangan, dan yang dijual berupa beragam produk UMKM, produk komoditas pertanian dan industri. Karenanya BUMDes Mart dirancang agar toko, kios  dan warung tetap ‘hidup’," kata Dedi Mujadid, Pelaksana Tugas Humas KLU, Rabu (13/6/2018) di Tanjung, Ibu Kota Lombok Utara.

Bupati Najmul Akhyar, meluncurkan  BUMDes Mart di Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Desa Gondang, Kecamatan Gangga, dan Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, selain di obyek wisata Gili Trawangan yang didukung oleh Pemprov NTB. Pemerintah KLU menargetkan 33 BUMDes di 33 desa kabupaten itu.

Keberadaan BUMdes lahir dari kondisi empirik KLU sebagai sasaran pasar produk luar meski turut mendongkrak pertumbuhan perekonomian KLU. Perkembangan menjadikan masyarakat sebatas sebagai penonton dan belum maksimal berimbas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara pemodal besar juga terus berekspansi ke desa-desa yang berdampak pada usaha-usaha kecil ‘gulung tikar’.

"Kebedaraan BUMDes Mart dengan konsep dan tata kelola layaknya retail modern, masyarakat dilibatkan sebagai aktor utama mengelola BUMDes Mart dan memasarkan produk lokal daerah,” kata Dedi Mudjadid.

Dalam perkembangannyam setelah empat bulan di-launching, kebaradaan BUMDes Mart mulai nampak hasilnya.  Produk beras, kopi home dan produk industri rumah tangga menjadi mata dagang BUMDes Mart," ucap Dedi Mudjadid.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Desa KLU, Kholidi Halil mengatakan, BUMDes Mart hadir menjadi kekuatan ekonomi yang dibangun oleh desa, dengan modal usaha bersumber dari Anggaran dan Belanja Desa. Keberadaannya bukan menutup investasi, namun juga sebagai solusi dan komitmen Pemerintah KLU tidak memberi izin bagi retail modern.

Untuk mengawali usaha, Pemerintah KLU memberi dukungan Rp 300 juta tiap BUMDes Mart untuk pembangunan tempat, etalase, dan perangkat lunak. Ditargetkan 10 persen yang dijual BUMDes Mart adalah produk lokal. Keuntungan BUMDes Mart dikembalikan ke desa untuk menyumbang pendapatan asli daerah.

Kholidi mengutaran proses keberadaan BUMDesa Mart di  KLU, yakni menggandeng Kompak dan PT Usaha Desa Sejahtera yang melakukan pendampingan dan pengelolaan BUMDes Mart, serta memfasilitasi pertemuan dengan distributor dan produsen soal ketersediaan produk.

KOMPAS/KHAERUL ANWAR

Penganan ringan produksi rumah tangga, antara lain menjadi mata dangan BUMDes Mart di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar tengah menyaksikan produk rumah tangga di salah BUMDes Mart di Tanjung, Ibu Kota Lombok Utara.

Tim Kurasi/Seleksi PT Usaha Desa Sejahtera dan Dinas terkait melakukan penilaian, yang hasilnya 13 UMKM kategori A: produknya bisa dipasarkan di BUMDes Mart dan retail moderen di luar KLU.

Kemudian sebanyak 20 UMKM kategori B: produknya bisa dipasarkan di BUMDes Mart, meski belum bisa masuk pasar retail dan pasar modern karena perlu intervensi perbaikan produknya.

Ada pula UMKM kategori C: masih perlu intervensi organisasi perangkat daerah untuk perbaikan kualitas rasa dan kemasan produknya, kata Khalidi.