JAKARTA, KOMPAS — Penyaluran dana bantuan sosial per akhir Mei 2018 melonjak hampir dua kali lipat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Pada periode yang sama, penyerapan belanja modal atau infrastruktur sedikit turun.
Demikian antara lain profil realisasi APBN 2018 sampai dengan 31 Mei. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama sejumlah pejabat eselon 1 Kementerian Keuangan memaparkannya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (25/6/2018).
Jika acuannya defisit, realisasi APBN 2018 per akhir Mei lebih baik ketimbang 2017. Defisit APBN 2018 per akhir Mei mencapai Rp 94,43 triliun atau 0,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Pada periode yang sama pada 2017, defisitnya Rp 128,72 triliun atau 0,96 persen terhadap PDB.
Bahkan, keseimbangan primer per akhir Mei 2018 masih surplus Rp 18,05 triliun. Pada periode yang sama pada 2017, keseimbangan primer defisit Rp 29,85 triliun. Defisit APBN dan surplus keseimbangan primer per akhir Mei tersebut merupakan agregasi dari realisasi pendapatan dan belanja negara yang semuanya tumbuh. Realisasi pendapatan negara Rp 685,09 triliun atau naik Rp 91 triliun dibandingkan dengan realisasi per akhir Mei 2017. Artinya, pendapatan tumbuh 15,33 persen.
Penyerapan belanja negara Rp 779,51 triliun atau meningkat Rp 56,75 triliun dibandingkan dengan realisasi 2017. Artinya, penyerapan belanja negara tumbuh 7,28 persen. ”Artinya, APBN kita lebih sehat dan lebih kuat,” kata Sri Mulyani.
Pajak sebagai penyumbang terbesar pendapatan negara, menurut Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan, secara keseluruhan tumbuh. Pajak Penghasilan tumbuh 13 persen, sedangkan Pajak Pertambahan Nilai tumbuh 16 persen.
Hal ini linier dengan pertumbuhan penerimaan pajak dari seluruh sektor utama. Robert menyatakan, setoran pajak dari seluruh sektor utama dalam perekonomian tumbuh positif. Setoran pajak dari manufaktur dan perdagangan, yang distribusinya terbesar, masing-masing tumbuh 15,04 persen dan 31,43 persen.
Dari sisi belanja negara, belanja pemerintah pusat meningkat Rp 70 triliun, dari Rp 388 triliun per akhir Mei 2017 menjadi Rp 458 per akhir Mei 2018. Sementara, transfer daerah turun Rp 13,23 triliun, dari Rp 334,74 triliun menjadi Rp 321,51 triliun.
Untuk belanja pemerintah pusat, jenis belanja yang melonjak paling tinggi adalah bantuan sosial. Per akhir Mei 2017, realisasinya Rp 20,3 triliun. Pada periode yang sama tahun ini, realisasinya Rp 39,2 triliun atau hampir dua kali lipat.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menyatakan, lonjakan realisasi dana bantuan sosial tersebut terutama disebabkan percepatan pelunasan iuran jaminan kesehatan nasional bagi penduduk miskin sasaran.
Tumbuh 5,2 persen
Sri Mulyani memperkirakan, perekonomian triwulan II-2018 tumbuh 5,2 persen. Pertimbangannya, konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor diyakini tumbuh lebih tinggi ketimbang triwulan I-2018.
Dari sisi sektoral, pertumbuhan penerimaan pajak dari seluruh sektor utama di perekonomian menjadi indikator. ”Semoga ini terefleksi pada data statistik pertumbuhan ekonomi di triwulan II-2018,” katanya.