Ilustrasi: Persidangan tentang persaingan usaha di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Ekonom Faisal Basri, dalam sebuah perbincangan di Jakarta, Senin (24/6/2018) sore awal pekan ini, menekankan arti penting independensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Simbolisasi independensi lembaga sejenis KPPU di Amerika Serikat dan Jerman dia pakai sebagai penegas.
Di dekat gedung Federal Trade Commission (FTC) atau KPPU-nya AS, di Pennsylvania Avenue, ada patung yang menggambarkan seseorang tengah berusaha mengendalikan kuda binal.
”Kuda itu gambaran dunia usaha yang binal, liar, karakternya cari untung, bahkan kalau perlu dia mengeksploitasi,” kata Faisal yang pernah menjadi komisioner KPPU generasi pertama.
Kepentingan dunia usaha berbeda dengan konsumen. Konsumen ingin semurah-murahnya. Sebaliknya, pengusaha ingin semahal-mahalnya.
Jadi, kalau KPPU di bawah pemerintah, ya, sempurnalah kerusakan itu.
Agar dunia usaha tidak binal—tidak merugikan konsumen dengan cara curang, monopoli, kartel, dan kolusi—ada FTC atau KPPU yang mengendalikan. Lembaga ini digambarkan sebagai orang yang berusaha mengendalikan kuda binal tersebut.
Faisal menuturkan, teman kuda itu pemerintah. Pengertiannya, pemerintahlah yang kerap menciptakan distorsi lewat kebijakan-kebijakannya. Berkolusi dengan dunia usaha.
Dunia usaha pun bisa melobi pemerintah terhadap suatu kebijakan. ”Jadi, kalau orang ini—si KPPU ini—di bawah pemerintah, ya, sempurnalah kerusakan itu,” kata Faisal.
Menurut Faisal, KPPU akan kehilangan independensi kalau sampai menjadi badan di bawah pemerintah. Jerman pun memiliki simbol fisik yang menyampaikan pesan kuat bahwa Bundeskartellamt (KPPU) independen terhadap pemerintah. ”Jadi harus betul-betul ada sekat tebal antara pemerintah dan KPPU," katanya.
Sebelum Jerman bersatu, ketika ibu kota pemerintahan di Bonn, KPPU memilih berkantor di Berlin. Ketika Jerman bersatu dan ibu kota pemerintahan pindah ke Berlin, KPPU pun pindah ke Bonn.
Hal ini untuk menunjukkan bahwa secara fisik saja lembaga berbeda jauh dengan pemerintah. ”Jadi, kalau KPPU (di Indonesia) menjadi bagian pemerintah, ini sudah gila. Gila. Gila,” kata Faisal dengan nada geram sambil menggebrak meja.
Ketua KPPU Kurnia Toha di Jakarta, Selasa (15/5/2018), mengatakan, KPPU tidak anti-perusahaan besar. ”Hal ini disebabkan terciptanya perusahaan besar sejalan dengan hukum persaingan usaha,” ujarnya.
Kurnia menuturkan, pelaku usaha yang berhasil melakukan efisiensi, inovasi, dan menang dalam persaingan otomatis akan menjadi besar.
