Sebanyak 37 Desa Bikin Peraturan soal Perlindungan Buruh Migran
Oleh
Mediana
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 37 Desa Peduli Buruh Migran di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat telah memiliki peraturan desa terkait perlindungan pekerja migran. Ini menjadi permulaan positif untuk perbaikan tata kelola pengiriman dan perlindungan buruh migran di luar negeri.
Desa-desa tersebut juga sudah mulai memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah daerah untuk operasional, pelatihan kewirausahaan, sampai pembinaan.
”Dukungan pendanaan bisa berupa anggaran pemerintah desa ataupun pendapatan asli daerah. Kami menilai itu merupakan kemajuan. Artinya, pemerintah daerah, seperti perangkat desa, sudah berkomitmen terlibat dalam perlindungan warga sendiri yang menjadi pekerja migran,” ujar Direktur Eksekutif Wahyu Susilo yang ditemui di sela-sela Marketplace Ide dan Inovasi yang menjadi bagian dari acara Indonesia Development Forum, Rabu (11/7/2018), di Jakarta.
Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) dibangun atas kerja sama Migrant Care dengan tujuh mitra di lima provinsi, seperti Social Analysis and Research Institute Surakarta dan Yayasan Kesehatan untuk Semua Lembata.
Kegiatan ini didukung oleh Pemerintah Australia dan Indonesia melalui Program Mampu, Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Jender dan Pemberdayaan Perempuan. Desbumi digeliatkan sejak sekitar 2016.
Menurut Wahyu, perekrutan calon pekerja migran Indonesia, terutama sektor pekerja rumah tangga (PRT), dimulai dari desa. Dari desalah sudah banyak pihak terlibat dalam pengurusan perekrutan sampai pemberangkatan.
Desbumi dibentuk sebagai solusi mengatasi permasalahan itu. Desbumi melayani informasi migrasi sehat. Pendataan keluar-masuk pekerja migran Indonesia juga menjadi bagian kegiatan utama.
”Di Lembata, misalnya, data pengurus desa mengenai warga yang bekerja ke luar negeri berbeda dengan hasil penelusuran kami. Kami menemukan setiap minggu terdapat sekitar 500 warga berangkat naik perahu ke Nunukan, tetapi data desa hanya menyebutkan jumlahnya tidak mencapai angka tersebut,” katanya.
Selain adanya peraturan desa dan dukungan anggaran, masing-masing Desbumi sekarang memiliki produk unggulan hasil produksi mantan pekerja migran dan keluarga. Hanya, lanjut Wahyu, tantangan utama adalah memasarkan produk ke luar desa. Untuk Desbumi di Jawa Timur, Migrant Care bersama mitra mengupayakan pemasaran melalui badan usaha milik desa.
Pada saat bersamaan, Kepala Desa Rogojati, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Etti Subiyarti menceritakan desanya telah menjadi Desbumi sejak Maret 2016. Salah satu kegiatan unggulan adalah pelatihan wirausaha batik tulis, makanan ringan, sirup dari buah salak, dan budidaya lele. Hasil penjualan produk tersebut menghidupi desa. Dia mencontohkan batik tulis yang menjadi bahan pakaian dinas pegawai pemerintah desa dan kabupaten.
”Desbumi Rogojati telah memiliki peraturan desa. Substansi penting adalah melarang perekrutan tanpa izin yang biasanya dilakukan oleh calo,” katanya.
Sama seperti pernyataan Wahyu, Etti mengakui bahwa tantangan terbesar adalah memperluas pangsa pasar produk Desbumi. Sejauh ini pemasaran mengandalkan pameran.
Etti mengatakan, pemerintah kabupaten telah terlibat dalam pendanaan yang diambil dari pendapatan asli daerah. Dana tersebut dipakai untuk membeli peralatan produksi membatik.
Lebih jauh, lanjut Wahyu, program Desbumi mendapat apresiasi oleh pemerintah pusat, yakni Kementerian Ketenagakerjaan. Kementerian bahkan melakukan replika dengan mengembangkan Desa Migran Produktif (Desmigratif). Pada 2017 terdapat 100 desa yang menjadi sasaran Desmigratif dan beberapa di antaranya telah memiliki peraturan desa terkait perlindungan pekerja migran.
”Hal terpenting adalah integrasi Desbumi dan Desmigratif. Kemudian, upaya menjaga keberlanjutan kedua program itu untuk jangka panjang,” ujar Wahyu.
Sesuai data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), 99.267 tenaga kerja RI ditempatkan di luar negeri pada Januari-Mei 2016. Jumlah itu meningkat menjadi 100.949 orang pada Januari-Mei 2017 dan 111.878 orang pada Januari-Mei 2018.