APBN Untuk Jaga Ekspektasi
JAKARTA, KOMPAS--Pemerintah sudah memutuskan tidak mengubah APBN 2018, kendati beberapa asumsi dasar makro jauh dari kondisi riil saat ini. Pertimbangannya antara lain realisasi pendapatan negara dan penyerapan belanja negara.
Keputusan ini merupakan upaya pemerintah menjaga ekspektasi pasar.
Sampai dengan akhir Mei, realisasi pendapatan negara Rp 685,09 triliun atau tumbuh 15,33 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Adapun realisasi penyerapan belanja negara Rp 779,51 triliun atau tumbuh 7,28 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakinkan, postur APBN 2018 masih bisa dipertahankan. Menurut dia, seluruh kebutuhan belanja yang direncanakan tahun ini tetap berjalan. Bahkan, pemerintah akan mengakomodasi beberapa tambahan belanja, terutama untuk Asian Games 2018 dan kebutuhan mendesak lainnya.
“Melihat tren dan risiko perubahan harga minyak, nilai tukar, dan kenaikan suku bunga, kami melihat penerimaan negara sampai akhir tahun 2018 akan tercapai 100 persen,” katanya di Jakarta, Rabu (11/7/2018).
Kami melihat penerimaan negara sampai akhir tahun 2018 akan tercapai 100 persen.
Defisit APBN pada semester I-2018 sebesar Rp 110 triliun atau lebih rendah dari defisit APBN pada semester I-2017 yang sebesar Rp 175 triliun. Pemerintah optimistis defisit APBN 2018 akan sebesar 2,12 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), atau lebih rendah dari target 2,19 persen PDB.
Menurut Sri Mulyani, tidak adanya perubahan APBN 2018 pada tahun ini merupakan bagian dari upaya menjaga ekspektasi pasar. Masyarakat dan pelaku usaha merasa aman berinvestasi di Indonesia karena pemerintah bisa mengelola anggaran dengan baik.
Sejumlah asumsi makro pada APBN 2018 sudah jauh dari kondisi riil saat ini. Nilai tukar rupiah yang diasumsikan Rp 13.400 per dollar AS, jauh di bawah nilai tukar Jakarta Interbank Spot Dollar Rate yang pada Rabu sebesar Rp 14.391 per dollar AS.
Asumsi harga minyak 48 dollar AS per barrel juga jauh di bawah harga minyak mentah dunia yang saat ini berkisar 75 dollar AS per barrel.
Pertumbuhan
Rencana pemerintah yang tak mengajukan perubahan APBN 2018 itu tak luput dari kritik.
Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, keputusan tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap realisasi target pertumbuhan ekonomi RI. Pada triwulan I-2018, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen terutama ditopang kenaikan harga komoditas di pasar global.
“Kebijakan itu justru mendorong ketidakpastian nasional meningkat, yang bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang melambat,” kata Eko.
Bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang melambat.
Tahun ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen.
Eko menambahkan, ekspektasi pasar harus tetap dijaga. Pemerintah mesti konsisten menurunkan tingkat kemiskinan, angka pengangguran, dan ketimpangan, agar optimisme tetap tumbuh. Dengan cara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berkualitas.
Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta A Tony Prasetiantono berpendapat, keputusan pemerintah itu semata-mata untuk menjaga stabilitas. Jika APBN 2018 direvisi, terutama menyangkut harga minyak, maka akan timbul konsekuensi menaikkan harga bahan bakar minyak.
Untuk mengantisipasi risiko pelambatan ekonomi, Tony menyarankan pemerintah memperbesar defisit APBN 2018. Defisit yang semula ditargetkan 2,19 persen terhadap PDB dapat direlaksasi menjadi 2,4-2,5 persen terhadap PDB.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, pemerintah diuntungkan dengan tidak mengubah APBN 2018. Penerimaan negara dari pajak dan nonpajak akan melampaui target yang ditetapkan. Namun, di sisi lain, kredibilitas APBN akan diragukan karena jauh dari asumsi makro.
RAPBN 2019
Pemerintah segera menyelesaikan penyusunan nota keuangan dan RAPBN 2019. Masukan asumsi makro dan catatan Badan Anggaran DPR dari pembicaraan pendahuluan dengan pemerintah menjadi masukan penting bagi pemerintah.
Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR, kemarin. Rapat juga dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Raker dipimpin Koordinator Panja Pimpinan Banggar Aziz Syamsuddin.
Dalam laporan Panja, disepakati asumsi pertumbuhan ekonomi pada RAPBN 2019 sebesar 5,2-5,6 persen, inflasi 2,5-4,5 persen, dan nilai tukar rupiah Rp 13.700-Rp 14.000 per dollar AS. Adapun harga minyak mentah 60 dollar AS-70 dollar AS per barel.
Bambang mengatakan, pemerintah memberi perhatian terhadap masukan dari DPR. Masukan itu, misalnya, terkait pembangunan infrastruktur yang meliputi banyak aspek, seperti infrastruktur pendidikan, kesehatan, konektivitas, kawasan, dan infrastruktur pertanian.
Seusai raker, Perry menyampaikan, kebijakan nilai tukar adalah terus menjaga stabilitas nilai tukar sesuai kondisi fundamental. Ia mengakui, faktor eksternal masih menekan nilai tukar rupiah.