Tol Sumatera Butuh Rp 12,5 Triliun

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Para pekerja melintas di Ilustrasi - Jalan Tol Bandara Kualanamu - Sei Rampah, di Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (12/10/2017).

JAKARTA, KOMPAS - PT Hutama Karya (Persero) membutuhkan dana segar dari Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 12,5 triliun. Dana ini akan digunakan untuk pembangunan Tol Sumatera yang sebagian ruas di antaranya ditargetkan selesai dibangun tahun 2019.

"Saat ini Hutama Karya sudah mendapatkan suntikan PMN dua kali yakni tahun 2015 dan 2016 dengan total nilai Rp 5,6 triliun. PMN itu sudah digunakan untuk membangun tiga dari delapan ruas prioritas Tol Sumatera," kata Kepala Subdirektorat Mitigasi Risiko APBN Kementerian Keuangan Riko Amir di Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Riko menjelaskan, dalam perpres itu dikatakan, Tol Sumatera akan terdiri dari 24 ruas, dan delapan ruas diantaranya menjadi prioritas untuk diselesaikan tahun 2019. Anggaran yang dibutuhkan untuk kedelapan ruas itu sebesar Rp 81 triliun.

Selain PMN, pemerintah juga membantu Hutama Karya (HK) dengan memberikan jaminan dan kontrak konsesi agar HK mampu menyelesaikan penugasannya yakni mendesain, membangun dan mengoperasikan Tol Sumatera. "HK mendapatkan kontrak konsesi untuk ruas Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta dan Tol Akses Tanjung Priok. Konsesi ini bisa digunakan HK untuk jaminan penerbitan obligasi atau pinjaman berikutnya," kata Riko.

Selain itu pemerintah juga menjamin apabila HK tidak mampu membayar kewajibannya, sehingga ada kepastian bagi kreditur. "Namun karena dijamin oleh pemerintah, maka keuangan HK akan dijaga ketat agar tidak terjadi gagal bayar," tegas dia.

Untuk PMN sebesar Rp 12,5 triliun, akan segera diajukan ke DPR. Apabila DPR tidak menyetujuinya atau keuangan pemerintah memang tidak mampu, maka harus dicarikan lagi alternatif pembiayaan lain. "Saat ini Kemenkeu dan Kemen PUPR sedang menggodok alternatif pembiayaan. Yang dibutuhkan pendanaan adalah yang biayanya rendah, tetapi tenornya bisa panjang," kata Riko.

HK, tambah Riko, bisa saja mengeluarkan obligasi lagi, tetapi harus dilihat dulu aset dan kemampuan membayar dari HK.

Kompas/Norbertus Arya Dwiangga

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna

Sementara Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Herry Trisaputra Zuna menjelaskan pembangunan Tol Sumatera berbeda dengan tol di Jawa. Di Jawa, jalan tol dibangun di daerah-daerah komersial agar pengembalian investasinya cepat. Sementara Tol Sumatera dibangun untuk mempercepat pertumbuhan di wilayah itu. Jika semula pertumbuhan di Sumatera membutuhkan waktu minimal 20 tahun lagi, maka dengan jalan tol ini pertumbuhan bisa dimulai pada lima tahun lagi.

"Metode pembangunan Tol Sumatera juga berbeda. Jika di Jawa konstruksi dibangun setelah lahan bebas 100 persen, maka di Sumatera, tidak menunggu lahan bebas seluruhnya. Saat ini pembebasan lahan sudah mencapai 96 persen, konstruksi sudah 86 persen," ujar Herry.

Dia menjelaskan, saat ini panjang tol yang sudah beroperasi mencapai 82 km, lalu 14 km siap beroperasi. "Sepanjang 521 km sedang konstruksi dan 419 km persiapan pengadaan tanah. Saat ini ada 10 ruas yang sedang disiapkan," jelas dia.

Herry menjelaskan, investor bisa saja ikut bergabung dalam proyek strategis nasional ini, namun aset tetap dimiliki negara. "Investor bisa masuk saat konstruksi atau saat operasional dengan menjual saham."

Direktur Keuangan HK Anis Anjayani mengatakan, saat ini HK sedang mengerjakan lima ruas, yakni Bakauheni-Terbanggi Besar, Medan-Binjai, Palembang-Indralaya, Pekanbaru-Dumai, Terbanggi besar-Pematang Panggang, dan Pematang Panggang-Kayu Agung.

"Pembangunannya sudah lebih dari 50 persen, kecuali Pekanbaru-Dumai yang baru 7,02 persen. Bahkan ruas Medan-Binjai sudah mencapai 91,92 persen dan sudah menghaailkan," kata Anis.

Dia menambahkan, HK menetapkan ada 11 ruas yang menjadi prioritas. Investasi yang dibutuhkan Rp 250,5 triliun.

Posisi pembangunan Tol Trans Sumatra saat ini:

a. Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar : 82,88 persen

b. Ruas Medan-Binjai : 91,92 persen

c. Ruas Palembang-Sp Indralaya : 91,57 persen

d. Ruas Pekanbaru-Dumai : 7,02 persen

e. Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang : 64,98 persen

f. Ruas Pematang Panggang-Kayu Agung : 61,43 persen.

Tol siap operasi

Sementara itu, pemerintah telah menerbitkan surat keputusan penetapan tarif untuk empat ruas tol, yakni Gempol-Pasuruan yang telah diresmikan Presiden, kemudian Pejagan-Pemalang seksi III dan IV, Kartasura (Solo)-Sragen, serta Medan-Tebing Tinggi Seksi I. Untuk tiga ruas terakhir belum dibuka secara resmi. Menurut rencana, ruas Kartasura-Sragen akan diresmikan pengoperasiannya besok Minggu.

KOMPAS/NINA SUSILO

Presiden Joko Widodo berdiskusi dengan Gubernur Jawa Timur Soekarwo seusai meresmikan seksi I dan II Jalan Tol Gempol-Pasuruan sepanjang 20,5 km, Jumat (22/6/2018).

Menurut Herry, dengan terbitnya surat keputusan penetapan tarif, ruas-ruas tersebut telah layak operasi. Tidak hanya itu, kini pihaknya tengah menyiapkan ruas-ruas lain untuk mengikuti uji laik operasi sehingga bisa segera dimanfaatkan masyarakat. Ruas tersebut adalah Ciawi-Sukabumi seksi 1, ruas Palembang-Indralaya seksi II dan III, serta ruas Depok-Antasari seksi 1A, yakni antara Depok sampai Brigif.

“Tinggal sedikit penyelesaian. Untuk tol Depok-Antasari belum nyambung dengan ruas tol lain, sedikit lagi tersambung dengan ruas Cinere-jagorawi. Sayang kalau tidak segera dioperasikan karena cukup membantu masyarakat,” ujar Herry.

Terkait pembebasan lahan tol, menurut Herry, Kementerian PUPR telah menyampaikan permintaan pembebasan lahan langsung dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk 3 ruas tol, yakni Padang-Sicincin, Aceh-Sigli, dan Semarang-Demak. Selama ini, pembebasan lahan tol dilakukan dengan mekanisme talangan badan usaha. Melalui pembayaran langsung oleh LMAN, biaya dana yang dikeluarkan baik oleh badan akan hilang.