Pemandangan area tambang Grasberg Mine di Kabupaten Mimika, Papua, yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia, Minggu (15/2/2015). Lubang menganga sedalam 4 kilometer dan berdiameter sekitar 1 kilometer itu telah dieksploitasi Freeport sejak 1988. Hingga kini, cadangan bijih tambang di Grasberg Mine tersisa sekitar 200 juta ton dan akan benar-benar habis pada 2017 nanti.
JAKARTA, KOMPAS--Pokok-pokok perjanjian yang menjadi bagian dari rangkaian proses divestasi sudah ditandatangani. Namun, proses divestasi saham PT Freeport Indonesia ke PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum masih perlu waktu.
Harga yang disepakati untuk divestasi hingga 51 persen saham sebesar 3,85 miliar dollar AS atau sekitar Rp 55,4 triliun.
Dokumen pokok-pokok perjanjian (head of agreement/HOA) ditandatangani Presiden Direktur Freeport McMoran Inc -induk usaha PT Freeport Indonesia- Richard Adkerson dengan Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin, Kamis (12/7/2018), di Jakarta.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, isi pokok-pokok perjanjian itu adalah kesepakatan harga divestasi, struktur organisasi, dan komitmen para pihak untuk menindaklanjuti kesepakatan terkait divestasi. Kesepakatan itu antara lain perubahan status operasi Freeport dari kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambahan khusus (IUPK), serta kepastian perpanjangan operasi Freeport sampai dengan 2041.
"Struktur organisasi dan harga (divestasi) sudah dikunci dengan HOA ini. Berikutnya adalah penyusunan joint venture agreement (perjanjian kerja sama). Sebab, nanti Indonesia punya 51 persen dan Freeport 49 persen. Setelah final, tanda tangan, lalu bayar," kata Sri Mulyani.
Kompas
Presiden Direktur Freeport McMoran Richard Adkerson (tiga dari kiri) dan Direktur Utama PT Inalum (Persero) Budi Gunadi Sadikin menandatangani kesepakatan awal divestasi saham PT Freeport Indonesia disaksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar di Jakarta, Kamis (12/7/2018). Indonesia melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) memiliki 51 persen saham tersebut dengan nilai transaksi sebesar 3,85 milliar dollar AS.KOMPAS/RADITYA HELABUMI (RAD)12-07-2018
Saat ditanya mengenai realisasi penandatanganan divestasi saham, Sri Mulyani menginginkan proses itu terjadi dalam waktu sebulan.
Budi memperkirakan, perlu waktu dua bulan agar divestasi saham Freeport benar-benar tuntas. Setelah tanda tangan divestasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan perubahan status operasi Freeport dari KK menjadi IUPK.
Budi memaparkan, dana untuk divestasi saham berasal dari pinjaman 11 bank. Namun, ia menolak merinci bank mana saja yang memberi pinjaman itu. Ia memastikan sudah ada komitmen tertulis dari sejumlah bank yang memberi pinjaman itu.
"Dana 3,85 miliar dollar AS itu rinciannya 3,5 miliar dollar AS untuk Rio Tinto dan 350 juta dollar AS untuk Freeport. Kami harapkan dalam dua bulan semua transaksi tuntas," ujarnya.
Komitmen
Adkerson menyebutkan, kesepakatan dalam pokok-pokok perjanjian tersebut adalah kemajuan dan peristiwa penting bagi operasi Freeport. Pihaknya berkomitmen mewujudkan kerja sama sebaik mungkin dan memberi kepastian terhadap seluruh investor Freeport.
"Dengan kepastian investasi dan operasi sampai 2041, kami menghitung manfaat langsung kepada pemerintah pusat dan daerah, serta dividen bagi Inalum meningkat secara signifikan. Berdasarkan harga tembaga di masa mendatang, nilainya bisa mencapai 60 miliar dollar AS sampai 90 miliar dollar AS," katanya.
Dividen bagi Inalum meningkat secara signifikan.
Mengenai saham untuk pemerintah daerah, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika memperoleh saham 10 persen. Ia menginginkan proses divestasi tersebut mampu menciptakan kemakmuran bagi masyarakat di Papua.
Secara terpisah, Presiden Joko Widodo di ICE, BSD City, Tangerang, Banten, kemarin, menyampaikan, kepentingan nasional harus dinomorsatukan. "Menurut saya, ini adalah sebuah lompatan. Kita harapkan nanti kita akan mendapat income yang lebih besar, baik dari pajak, royalti, maupun dividen, supaya benar-benar bisa dinikmati masyarakat Indonesia," kata Presiden.
KOMPAS TV
Lewat negosiasi panjang, akhirnya pemerintah Indonesia menjadi pemegang saham mayoritas PT Freeport Indonesia. Pengambilalihan saham Freeport Indonesia oleh pemerintah dicapai setelah adanya kesepakatan perusahaan holding tambang Inalum dan Freeport Mcmoran.
