JAKARTA, KOMPAS--Pemerintah memetakan sejumlah sektor industri prioritas ekspor yang akan diberi insentif untuk tingkatkan daya saing. Peningkatan ekspor mendesak untuk perbaiki defisif neraca perdagangan dan antisipasi pencabutan bea masuk masuk produk ekspor oleh Amerika Serikat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah terus berkoordinasi untuk memacu ekspor di bidang industri makanan dan minuman, furnitur, dan karet. Saat ini tengah dilakukan identifikasi permasalahan di masing-masing sektor industri mulai dari perizinan, pasokan bahan baku, bea masuk dan keluar, serta perpajakan.
“Koordinasi antarkementerian belum selesai nanti akan dijelaskan secara detail,” kata Sri Mulyani seusai rapat koordinasi tentang pengembangan ekspor dan investasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/7/2018).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ekspor nonmigas bulan Mei 2018 mencapai 14,55 miliar dolar AS atau naik 11,58 persen dari Mei 2017. Adapun neraca perdagangan bulan Mei 2018 defisit 1,52 miliar dolar AS yang dipicu defisit sektor migas 1,24 miliar dolar AS.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, saat ini keputusan final baru insentif untuk industri perkayuan. Pemerintah akan memberi subsidi penuh untuk pengurusan sertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Subsidi penuh itu hanya diberikan bagi industri mebel kategori usaha mikro, kecil, dan menengah.
Selain itu, pemerintah juga mengusulkan agar iuran yang ditetapkan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) turun atau dihilangkan agar ekspor minyak goreng bisa digenjot. Minyak goreng termasuk produk hilir dari kelapa sawit (CPO) yang berpotensi ekspornya ditingkatkan. Namun, usulan besaran turunan iuran belum disepakati.
“Insentif untuk sektor industri lain masih dirumuskan. Kementerian dan pemangku kepentingan terkait akan rapat lanjutan,” kata Airlangga.
Sebelumnya, pemerintah membentuk tim kerja khusus untuk menggenjot ekspor dan mengurangi impor dalam waktu cepat. Ekspor non migas akan dipacu guna mempercepat tambahan devisa, sedangkan impor akan diseleksi agar tidak menghabiskan cadangan devisa.