Pembangunan Manusia Dipertajam

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Presiden Joko widodo memimpin Sidang Kabinet Paripurna bersama menteri-menterinya di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/7/2018). Sidang itu membahas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019.

BOGOR, KOMPAS – Pemerintah mempertajam program pembangunan manusia di tahun 2019. Hal dilakukan melalui integrasi sumber daya seluruh kementerian dan lembaga negara di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada saat yang sama, belanja barang yang tidak perlu, dipangkas besar-besaran sebagai bentuk efisiensi guna memperkuat fondasi perekonomian di tengah ketidakpastian global.

Pemerintah menggelar rapat kabinet paripurna tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (18/07/2018). Seluruh anggota kabinet kerja hadir pada kesempatan itu kecuali Wakil Presiden Jusuf Kalla yang pada kesempatan sama menghadiri acara pembekalan TNI-POLRI di Mabes TNI, Cilangkap.

Pertama-tama Presiden mengingatkan agar seluruh kementerian dan lembaga negara waspada terhadap perekonomian global yang tidak pasti di 2019. Ketidakpastian ini dipicu oleh kebijakan normalisasi moneter di Amerika Serikat (AS) dan potensi perang dagang antara AS dan China.

Presiden meyakini, daya tahan ekonomi Indonesia masih lebih baik dibanding negara-negara lain. Meski demikian, ia meminta seluruh kementerian dan lembaga negara terus waspada dan  bersiap diri dengan berbagai langkah strategis untuk menghadapi dampak ketidakpastian global.

Salah satu kunci menghadapi ketidapastian perekonomian global tersebut, Presiden melanjutkan, adalah sinergi kebijakan moneter dan fiskal yang tepat dengan orkestrasi yang baik. Dengan demikian, kebijakan moneter dan fiskal alias APBN menjadi harmonis.

Untuk itu, Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga negara agar fokus dan segera menyelesaikan program yang telah direncanakan di 2018. Setiap instansi diinstruksikan memastikan pelaksanaan proyek strategis  untuk segera diekesekusi tepat waktu dengan tetap menjaga tata kelola. Dengan demikian, manfaatnya bisa dirasakan langsung rakyat.

Dalam penyusunan RAPBN 2019, Presiden meminta postur anggaran dibuat realistis dan sehat. ”Sekali lagi saya garis bawahi, jangan sampai ada yang mengada-ada sehingga betul-betul bisa menguatkan fondasi perekonomian dalam negeri kita dan mampu mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global,” kata Presiden.

Adapun fokus RAPBN 2019, menurut Presiden  adalah memperkuat pelaksanaan program peningkatan sumber daya manusia. Ini dilakukan melalui penguatan keterampilan dan produktivitas SDM serta peningkatan pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan.

Prioritas

Usai rapat, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjawab pertanyaan wartawan, menyatakan, RAPBN 2019 adalah APBN yang bisa menjaga ekonomi dan sosial masyarakat di dalam menghadapi ketidakpastian global yang makin meningkat. Dengan demikian, RAPBN 2019 didesain menjadi instrumen fiskal yang sehat, kredibel, dan prioritasnya makin tajam.

Untuk menerjemahkan konsep itu, Sri Mulyani melanjutkan, pemerintah akan mendesain RAPBN 2019 dengan defisit di bawah 2 persen. Meski demikian, stimulusnya dibuat untuk tetap mendorong perekonomian dan menjaga masyarakat terutama di kelompok miksin dan rentan.

”Itu akan kami finalkan desain dari defisit yang diperkirakan di bawah dua persen. Defisit keseimbangan primer juga akan dikurangi,” kata Sri Mulyani.

Pemerintah, menurut Sri Mulyani, juga akan mempertajam belanja barang. Terdapat anggaran sekitar Rp 34,1 triliun dari pagu indikatif awal kememterian dan lembaga negara yang dipangkas. Selanjutnya, atas permintaan Presiden, anggaran tersebut direalokasikan ke belanja prioritas.

Belanja prioritas yang dimaksud mencakup sarana dan prasaran beberapa sekolah yang selama ini masih banyak yang rusak. Namun, implementasinya nanti akan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR yang memiliki kapasitas teknis dan implementasi yang baik.

Termasuk di dalamnya adalah koordinasi dengan beberapa belanja untuk pembangunan sekolah dan kelas yang rusak, baik sekolah di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama, yang selama ini disalurkan melalui DAK fisik ke daerah.

”Karena seperti kemarin yang kami sampaikan di dewan, DAK fisik ini yang jumlahnya Rp 58 triliun eksekusinya rendah yakni di bawah 8 triliun. Kita berharap, agar anggaran yang dialokasikan ini bisa dilaksanakan,” kata Sri Mulyani.

Oleh karena itu, Sri Mulyani melanjutkan, Presiden akan menginstruksikan Menteri PUPR untuk bisa menjalankan program pembangunan fisik meski anggarannya tergolong anggaran pendidikan. Untuk itu, presiden akan menerbitkan inpres khusus.

Hal sama juga berlaku untuk pembangunan fisik di bidang lain, seperti renovasi pasar atau pembangunan pasca bencana alam misalnya. ”Poinnya adalah kordinasi antarmenteri makin erat dan terorganisasi sehingga di tahun depan dengan uang yang ada kita bisa menghasilkan dampak yang makin terlihat. Diharapkan juga bisa efisiensi dan bebas dari korupsi, sehingga hasilnya bisa sebesar-besarnya nyata dilihat masyarakat,” kata Sri Mulyani.

Sementara itu, menurut Sri Mulyani, pendapatan negara tahun depan ditargetkan di atas Rp 2.000 triliun. Ini sekaligus merupakan catatan tersendiri sebab baru pertama kalinya dalam sejarah target pendapatan di atas Rp 2.000 triliun. Selama ini, target selalu di bawah Rp 1.900 triliun. Tahun ini, realisasi pendapatan negara diproyeksikan mendekati Rp 1.900 triliun.