Pemerintah Ingin Penyaluran FLPP Dipercepat

KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono seusai pelantikan pejabat struktural di lingkungan Kementerian PUPR, Jumat (20/7/2018), di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS – Pembiayaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP perlu dipercepat penyalurannya. Pemerintah berharap bergabungnya PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai bank pelaksana FLPP dapat mempercepat penyaluran FLPP yang masih rendah.

“Saya sudah bicara dengan Menteri Keuangan. Dananya akan disuntik oleh PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF). Jadi penyertaan modal negara (PMN) yang ada di PT SMF digunakan untuk membantu porsi pemerintah dalam program FLPP dari tadinya 10 persen menjadi 25 persen,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, seusai pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian PUPR, Jumat (20/7/2018), di Jakarta.

Tahun ini, anggaran yang disiapkan untuk rumah subsidi Rp 6,5 triliun dengan target 42.000 unit rumah dibiayai dengan skema FLPP dan 225.000 unit rumah dibiayai dengan skema subsidi selisih bunga (SSB). Dana itu terdiri dari anggaran APBN 2018 sebesar Rp 2,15 triliun, dana pengembalian pokok FLPP sekitar Rp 2,3 triliun, serta sisa anggaran 2017 sebesar Rp 2 triliun.

Pemerintah telah memutuskan untuk mengurangi porsi pembiayaan pemerintah untuk FLPP dari 90 persen menjadi 75 persen. Sementara porsi perbankan akan naik dari 10 persen menjadi 25 persen. Perubahan porsi tersebut dimungkinkan dengan dukungan dana murah dari PT SMF (Persero) sebesar Rp 2,1 triliun. Dengan demikian, jumlah rumah yang dibiayai akan bertambah dari 42.000 unit menjadi 72.000 unit.

Menurut Basuki, pembiayaan dari SMF merupakan dana dengan suku bunga kompetitif. Kebijakan tersebut akan dilaksanakan dalam waktu dekat. “Mudah-mudahan dengan begitu meringankan bank sehingga akan lebih banyak lagi penyaluran FLPP untuk membangun rumah. Untuk dasar hukumnya tinggal menunggu peraturan menteri PUPR,” ujar Basuki.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti menambahkan, penambahan porsi pembiayaan memang perlu dipercepat.  Sementara, saat ini penyaluran FLPP masih rendah. Berdasarkan data Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), per 18 Juli 2018, FLPP telah disalurkan untuk 11.633 unit rumah senilai Rp 1,3 triliun.

Menurut Lana, bergabungnya BTN untuk menyalurkan kredit pemilikan rumah subsidi (KPR) FLPP diharapkan dapat mempercepat penyaluran. Sebab, selama ini BTN tercatat bisa menyalurkan KPR subsidi terbanyak dibandingkan bank pelaksana lainnya.

“Tetapi perubahan porsi tetap berlaku untuk semua bank. Kita belum tahu berapa alokasi KPR FLPP yang disalurkan BTN. Tapi kita tahu penyerapan selama ini terbanyak memang BTN,” ujar Lana.

Direktur Utama PPDPP Budi Hartono mengatakan, setiap penagihan penyaluran KPR FLPP dari bank pelaksana kepada PPDPP akan diproses paling lama 3 hari. Biasanya bank akan langsung menagihkan berapapun jumlahnya kepada PPDPP. Terkait perubahan porsi pembiayaan, PPDPP menunggu terbitnya keputusan Menteri PUPR.

Sementara itu, Direktur Utama PT SMF (Persero) Ananta Wiyogo mengatakan, PT SMF (Persero) menyiapkan dana Rp 2,1 triliun untuk mendukung kebijakan pemerintah. Dana tersebut berasal dari PMN sebesar 1,062 triliun dan dari pasar modal sebesar Rp 1,1 triliun. (NAD)