Penggunaan Biodiesel Dipercepat

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Dua orang petugas mengawasi kondisi tangki penyimpanan bahan bakar nabati (fatty acid methyl ester/FAME) yang dibangun di kompleks Terminal Bahan Bakar Minyak PT Pertamina (Persero) Sanggaran, Denpasar, Bali, Kamis (25/1/2018). Pemerintah membangun fasilitas berupa sarana dan prasarana bahan bakar nabati jenis biodiesel itu sebagai upaya memenuhi kebijakan mandatori biodiesel dengan tingkat pencampuran sampai 20 persen atau B20.

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah mendorong percepatan dan perluasan kewajiban penggunaan bahan bakar nabati atau biodiesel di Tanah Air. Selain untuk menekan ketergantungan pada bahan bakar fosil, percepatan penggunaan biodiesel 20 persen juga untuk memperbaiki neraca perdagangan, khususnya di sektor minyak bumi dan gas.

Keputusan untuk mempercepat serta memperluas penerapan mandatori biodiesel diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (20/7/2018). Untuk tahap pertama, pemerintah mewajibkan penerapan 20 persen minyak sawit sebagai campuran bahan bakar solar (B20). "Salah satu keputusan rapat yang paling mendasar adalah agar B20 secara konsisten diterapkan sepenuhnya," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo dalam keterangan pers seusai rapat terbatas.

Sebelumnya, dalam pengantar rapat terbatas, Presiden Joko Widodo menyampaikan kekecewaannya lantaran program mandatori biodiesel yang dicanangkan sejak 2015 berjalan lambat. Sampai saat ini implementasi pemanfaatan biodiesel untuk bahan bakar belum sesuai target yang ditetapkan.

"Saya melihat implementasi di lapangan betul-betul belum sesuai yang kita harapkan," katanya.

Untuk mempercepat pemanfaatan biodiesel, pemerintah memperluas mandatori biodiesel. Sebelumnya, B20 diperuntukan bagi usaha mikro, perikanan, pertanian, transportasi, pelayanan umum (PSO), transportasi non PSO, industri dan komersial. Setelah ratas kemarin, B20 juga diperuntukkan bagi sektor lain di luar PSO. Untuk itu, pemerintah akan mengubah sejumlah regulasi terkait pemanfaatan biodiesel.

Keputusan mempercepat dan memperluas mandatori biodiesel juga diambil karena pemerintah meyakini dapat memperbaiki neraca perdagangan. Dengan lebih banyak memanfaatkan biodiesel, impor migas bisa ditekan.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, selama empat tahun terakhir, neraca perdagangan, terutama sektor migas, selalu defisit. Pada Januari-Juni 2018, defisit neraca perdagangan migas 5,4 miliar dollar AS.