JAKARTA, KOMPAS--Belanja modal pembangunan fisik di sejumlah kementerian untuk tahun anggaran 2019 akan dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pembangunan fisik itu antara lain renovasi sekolah, renovasi rumah sakit milik perguruan tinggi, hingga pembangunan pasar.
“Kemarin sidang kabinet agendanya mempertajam program 2019 supaya belanja barang yang tidak menambah kapasitas bisa diubah menjadi belanja modal. Dari program itu, kalau yang fisik, semisal renovasi sekolah, renovasi rumah sakit di universitas, atau madrasah, yang sifatnya pembangunan fisik, akan dikerjakan Kementerian PUPR,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono seusai rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Selasa (24/7/2018), di Jakarta.
Basuki menambahkan, berdasarkan penajaman anggaran oleh Kementerian Keuangan, Rp 34,1 triliun dari pagu indikatif awal kementerian dan lembaga akan dipangkas. Di Kementerian PUPR, pagu indikatif yang diajukan untuk RAPBN 2019 sebesar Rp 102 triliun, yang dipangkas sekitar Rp 3,4 triliun.
Selanjutnya, anggaran yang dipangkas itu direalokasikan ke dalam belanja prioritas atau belanja modal, misalnya memperbaiki sarana dan prasarana sekolah yang rusak. Dari realokasi tersebut, Kementerian PUPR mendapat tambahan sekitar Rp 5 triliun.
Menurut Basuki, dari penajaman Kemenkeu, ada anggaran Rp 7 triliun di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; serta Kementerian Agama yang di dalamnya terdapat program fisik.
Menurut Basuki, jumlah proyek fisik yang akan diserahkan ke Kementerian PUPR masih dipetakan. Nantinya, Kementerian PUPR akan membuat semacam nota kesepahaman dengan kementerian lain, terkait proyek-proyek tersebut.
Tol Trans Jawa
Basuki memastikan, hingga akhir tahun ini Tol Trans Jawa sudah tersambung dan beroperasi sampai Pasuruan, Jawa Timur. Saat ini, sudah ada ruas yang siap diresmikan, seperti Pejagan-Pemalang seksi III dan IV. Konstruksi yang tengah dilaksanakan di beberapa ruas lainnya, seperti Batang-Semarang dan Kartasura-Salatiga juga berjalan sesuai rencana.
Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna menyampaikan, dari rencana 1.852 kilometer jalan tol yang beroperasi antara 2015 sampai 2019, sudah 443 km yang sudah beroperasi. Dengan demikian, masih 1.409 km yang belum beroperasi.
“Kalau total jalan tol yang sudah beroperasi saat ini sepanjang 1.223 km,” kata Herry.
Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Desi Arryani mengatakan, sampai saat ini sudah 96 km ruas tol milik perseroan yang telah beroperasi. Jika ruas Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi beroperasi dalam waktu dekat, maka jumlahnya menjadi 107 km.
“Sampai akhir tahun ini bisa mencapai 300 km ruas tol Jasa Marga yang akan beroperasi. Ekuitas kami sudah mencapai Rp 20 triliun dan itu digunakan di banyak ruas tol. Prinsip di tol adalah ekuitas sebanyak 30 persen, kemudian 70 persen dari utang,” kata Desi.