Presiden Joko Widodo didampingi (kiri ke kanan) Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri ESDM Sudirman Said, dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo membuka rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Jakarta, Rabu (27/5). Rapat ini merupakan rangkaian Rapat Koordinasi Nasional VI TPID tahun 2015 yang dihadiri oleh seluruh kepala daerah, Gubernur Bank Indonesia, dan menteri terkait.Kompas/Hendra A Setyawan (HAS)27-05-2015
JAKARTA, KOMPAS--Kepala daerah didorong untuk menjaga pasokan komoditas pangan. Mereka juga diminta memperbaiki mekanisme distribusi komoditas pangan yang harganya bergejolak.
Pasar pengumpul, misalnya, bisa diselenggarakan di berbagai wilayah penghasil komoditas pangan. Dengan keberadaan pasar pengumpul, petani dan pedagang tahu lokasi untuk mencari dan menjual komoditas pangan.
“Tolong Bupati dan Wali Kota, untuk pasokan, terutama pangan, dilihat betul. Kita sering terjebak dengan (rutinitas) administratif, tapi lapangannya tidak dilihat,” kata Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2018 di Jakarta, Kamis (26/7/2018).
Presiden berharap kepala daerah menekan inflasi secara terus-menerus. Sebab, ketika pertumbuhan tinggi namun inflasi tinggi, masyarakat tak akan menikmati manfaatnya.
Inflasi pada Januari-Juni 2018 sebesar 1,9 persen. Tahun ini, Bank Indonesia menargetkan inflasi 2,5-4,5 persen.
Kemarin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memaparkan, inflasi tahunan pada periode 2015-2017 bisa ditekan di bawah 4 persen.
Presiden mengapresiasi pencapaian itu. Namun, Presiden Joko Widodo mengingatkan ketidakpastian perekonomian global yang membuat sejumlah kebijakan sulit dikalkulasi. Kondisi ini dinilai sebagai posisi transisi menuju keseimbangan baru.
Persoalan
Presiden menyebutkan dua persoalan besar yang dihadapi Indonesia dan harus dicari solusinya. Masalah pertama adalah defisit neraca perdagangan, sedangkan masalah kedua terkait industri pariwisata Indonesia.
Untuk mengatasi defisit neraca perdagangan, Presiden meminta Bupati/Wali Kota dan Gubernur yang hadir dalam Rakornas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mempermudah izin investasi yang berorientasi ekspor dan substitusi barang impor.
“Ini yang kita butuhkan. Ini jangan dipersulit,” tegasnya.
Presiden juga meminta kepala daerah untuk membuka ruang sebesar-besarnya bagi investasi di sektor pariwisata.
Dalam sarasehan nasional “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Pertumbuhan ekonomi yang Inklusif” di Gedung Bank Indonesia (BI), Rabu (25/7), malam, mengemuka peran pemerintah daerah untuk menjaga inflasi. Hal itu dapat dilakukan melalui sinergi, mengoptimalkan perdagangan antardaerah, dan memanfaatkan perkembangan teknologi. “Inflasi yang rendah itu tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi domestik, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo.
Ketersediaan stok pangan, kata Perry, tidak hanya soal peningkatan produktivitas, tetapi juga membangun infrastruktur pertanian dan pemerataan distribusi.
Secara terpisah di Jakarta, Kamis, Menteri Pariwisata Arief Yahya meminta semua pemangku kepentingan pariwisata di Indonesia bekerja keras. Sebab, jika kondisi kunjungan wisatawan mancanegara masih seperti saat ini, target 17 juta kunjungan tahun ini tak akan tercapai.
"Harus dicarikan cara yang luar biasa, agar semakin banyak wisman mau berlibur ke Indonesia," katanya.
Saat ini, rata-rata ada 1,25 juta kunjungan wisman per bulan. (INA/HEN/ARN)
