Seorang anak buah kapal pelayaran rakyat sedang menikmati sore di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, Jumat (15/6/2018).
JAKARTA, KOMPAS - Pelayaran nasional yang tumbuh pesat harus bisa jadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur. Oleh karena itu, pemerintah mengharapkan keterlibatan industri pelayaran, baik dari perusahaan BUMN maupun swasta, untuk mengembangkan Tol Laut dan Poros Maritim.
“Industri pelayaran nasional tumbuh signifikan, baik dalam jumlah armada kapal niaga nasional maupun kapasitasnya. Pertumbuhan itu bisa menjadi modal untuk mengembangkan Indonesia bagian Timur,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono saat membuka Rapat Koordinasi Nasional DPP Indonesia National Shipowners’ Association (INSA) di Jakarta, Kamis (2/8/2018).
Saat ini, jumlah armada kapal nasional melonjak dari 6.041 unit pada 2005 menjadi 24.046 unit pada 2016. Total kapasitas angkut meningkat, dari 5,57 juta gross ton (GT) pada 2005 menjadi 38,5 juta GT pada 2016.
“Kapasitas yang besar itu bisa membantu pemerintah mewujudkan program kerja Tol Laut dan Poros Maritim,” kata Djoko.
Dia menambahkan, kapal niaga nasional telah berperan menjadi infrastruktur, yakni sebagai jembatan penghubung wilayah kepulauan di Indonesia, sehingga aktivitas berjalan efektif dan efisien. Dengan jumlah kapal yang sekakin banyak, maka semakin banyak pula pulau-pulau yang bisa dihubungkan. Selain itu, disparitas harga antara Indonesia Barat dan Timur bisa dikurangi.
Djoko memastikan pemerintah akan mendukung industri pelayaran nasional untuk mewujudkan tol laut serta poros maritim.
Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto menyebutkan, pelayaran nasional berkomitmen mewujudkan program pemerintah. Namun, untuk memperbesar potensi yang ada, pelayaran membutuhkan berupa dukungan pendanaan dari bank nasional bagi pembangunan dan pembelian kapal. “Dukungan pendanaan dari perbankan nasional dengan memberikan bunga yang kompetitif, dan jangka waktu pinjaman yang panjang dan prosedur persyaratan pinjaman yang lebih sederhana,” kata Carmelita.
Sementara itu, Direktur Operasional PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk Teddy Arief Setiawan menyatakan dukungannya terhadap program Tol Laut. Namun, dia berharap, sebelum menentukan rute tol laut, pemerintah juga menyiapkan infrastruktur di daerah tujuan.
“Ada beberapa daerah tujuan yang dermaganya tidak siap, sehingga kapal tidak bisa merapat. Hal seperti ini membuat bongkar muat barang menjadi sulit dan mahal,” kata Teddy.
