Jambi menargetkan sudah dapat memproduksi panas bumi sebesar 55 megawatt pada 2020 mendatang. Pemanfaatan energi ini bertujuan memenuhi kebutuhan kelistrikan nasional. Tampak, eksplorasi potensi panas bumi berlangsung di Desa Lempur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Jambi, oleh PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), Jumat (2/12),Kompas/Irma Tambunan (ITA)02-12-2016
JAKARTA, KOMPAS--Pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP Rantau Dedap di Sumatera Selatan dijadwalkan beroperasi penuh pada 2025 dengan kapasitas 220 megawatt. Pada tahun itu, pemerintah menargetkan kapasitas terpasang PLTP di Indonesia mencapai sedikitnya 6.500 megawatt.
Terkait upaya pencapaian target 23 persen porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional, dukungan pemerintah terhadap swasta sangat penting.
Pengeboran sumur eksploitasi PLTP Rantau Dedap dimulai Sabtu (4/8/2018). Proyek PLTP Rantau Dedap terbagi dalam dua tahap, yaitu tahap pertama dengan kapasitas 86 megawatt dan dijadwalkan beroperasi komersial pada pertengahan 2020.
"Untuk tahap kedua dengan kapasitas 134 megawatt diharapkan dapat beroperasi secara komersial pada 2025. Pada tahun itu, target kami untuk kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia adalah 6.500 megawatt sampai dengan 7.200 megawatt," ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana, saat dihubungi, Minggu (5/8/2018), di Jakarta.
PLTP Rantau Dedap dikembangkan PT Supreme Energy Rantau Dedap dengan nilai investasi 700 juta dollar AS atau setara dengan Rp 10,2 triliun. Listrik yang dihasilkan dari PLTP tersebut diperkirakan dapat menerangi 130.000 rumah tangga. Adapun tarif listrik yang dibeli PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari PLTP Rantau Dedap senilai 11,76 sen dollar AS per kilowatt jam (kWh).
"Tenaga panas bumi akan terus dikembangkan sebagai salah satu prioritas energi nasional mengingat sumber daya panas bumi di Indonesia mencapai 28.500 megawatt," kata Rida.
Perihal tarif, anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Abadi Poernomo pernah menyinggung, tarif listrik PLTP jauh lebih mahal ketimbang listrik dari pembangkit berbahan bakar batubara (PLTU). Namun, kata dia, PLTP punya keunggulan yang tidak dimiliki pembangkit listrik dari energi fosil, yaitu bebas dari pengaruh pergerakan harga minyak mentah dan batubara. Sebab, panas bumi bukan komoditas yang bisa diperjualbelikan.
”Dari sisi investasi, PLTP butuh 5-6 juta dollar AS per megawatt, sedangkan PLTU kurang dari 2 juta dollar AS per megawatt. Padahal, marginnya sama. Hanya saja, bisnis PLTP lebih stabil karena tidak terpengaruh pergerakan harga minyak mentah dan harga batubara,” kata Abadi.
Target
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, pengembangan energi terbarukan untuk mencapai target 23 persen dalam bauran energi nasional 2025 memerlukan peran swasta. Pasalnya, pengembangan energi terbarukan membutuhkan investasi Rp 1.200 triliun sampai dengan Rp 1.600 triliun untuk mencapai target 23 persen tersebut.
"Tidak mungkin seluruhnya bersumber dari anggaran pemerintah. Pemerintah membutuhkan peran swasta dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia," ujar Fabby.
Oleh karena itu, lanjut Fabby, kepastian berinvestasi di sektor energi terbarukan sangat dibutuhkan investor. Berdasarkan data Kementerian ESDM, tahun ini investasi sektor energi terbarukan di Indonesia ditargetkan 2,01 miliar dollar AS. (APO)
