JAKARTA, KOMPAS — Pencapaian agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals masih terkendala. Hingga kini, peta jalan sebagai strategi proyeksi hingga 2030 belum juga disusun. Akibatnya, kendala mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, termasuk pengurangan angka kemiskinan dan ketimpangan, akan semakin banyak.
”Tim Koordinasi Nasional dan Rencana Aksi Nasional telah ditetapkan. Namun, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) hingga saat ini belum menerbitkan peta jalan untuk strategi mengimplementasikan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2017-2030,” kata pengamat kebijakan publik, Mickael Bobby Hoelman, di Jakarta, Rabu (8/8/2018).
Padahal, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan SDGs telah diterbitkan sejak tahun lalu pada Juli 2017. Program prioritas untuk mencapai SDGs tidak akan dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Nasional 2019.
”Program pemerintah akan tetap berjalan, tetapi pencapaiannya bersifat insidental. Dalam jangka panjang, permasalahan akan semakin banyak karena tidak ada strategi dalam mencapainya,” kata Mickael.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa Ah Maftuchan menyampaikan, penurunan ketimpangan tidak secepat penurunan angka kemiskinan. Pada periode September 2017-Maret 2018, rasio gini turun 0,002, sedangkan angka kemiskinan, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), turun hingga 0,36 persen.
”Untuk mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan, pemerintah harus fokus pada agenda pembangunan dan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan. Apabila ketimpangan dapat diatasi, sumber daya manusia yang berkualitas dapat tercipta sehingga angka pengangguran menurun dan pendapatan meningkat,” kata Ah Maftuchan.
Angka kemiskinan Indonesia pada Maret 2018 sebesar 9,82 persen dari jumlah penduduk atau 25,95 juta orang. Data yang dilihat dari sisi pengeluaran per kapita per bulan ini dapat ”menyembunyikan” kemiskinan yang sesungguhnya. Sebab, hanya melihat dari sisi ekonomi dan tidak melihat dari sisi kesehatan, pendidikan, perumahan, akses terhadap air bersih, dan energi.
Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan, prinsip dari komitmen SDGs adalah tidak ada penghapusan kemiskinan tanpa memerangi ketimpangan. Sebab, kesejahteraan sebenarnya tercapai ketika kemiskinan dan ketimpangan menurun secara signifikan.
”Keberhasilan penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan patut diapresiasi. Hal ini membuktikan pendekatan pembangunan manusia layak menjadi landasan bagi target-target pemerintah selanjutnya,” kata Wahyu. (E05)
