JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah memfokuskan rencana kerja 2019 untuk meningkatkan pembangunan Sumber Daya Manusia. Dalam pokok-pokok kebijakan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Negara 2019, belanja pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp 2.439,7 triliun. Sebanyak 1.607,3 triliun akan dialokasikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 yang dipaparkan Presiden Joko Widodo, Kamis (16/8/2018) di Gedung DPR RI, pemerintah mengusung tema “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Di sana disebutkan, prioritas nasional pemerintah meliputi lima poin.
Pertama adalah pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar. Kedua, pengurangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman.
Selanjutnya, ada peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata dan jasa produktivitas lainya. Kemudian yang keempat adalah pemantapan ketahanan energi pangan dan sumber daya air. Terakhir, stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.
Dari kelima prioritas tersebut, pembangunan manusia dan pengurangan kemiskinan menjadi prioritas. Pemerintah berjanji bakal memperkuat program perlindungan sosial dan mempercepat pembangunan infrastruktur.
Presiden Jokowi menyampaikan, pembangunan infrastruktur bukan satu-satunya fokus keja pemerintah selama empat tahun terakhir. Lebih dari itu, Presiden melihat Indonesia dengan 260 juta penduduknya sebagai modal terpenting. Masa depan bangsa Indonesia terletak pada kemampuan pemerintah mempersiapkan manusia Indonesia yang maju dan unggul.
“Membangun manusia Indonesia adalah investasi kita untuk menghadapi masa depan, untuk melapangkan jalan menuju Indonesia maju,” ucap Presiden ketika menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan anggota parlemen.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia berupaya dicapai antara lain dengan memfokuskan investasi di bidang pendidikan. Program Indonesia Pintar, Bantuan Operasional Sekolah, penguatan pendidikan vokasi, program beasiswa Bidikmisi, dan program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan menjadi instrumen pemerintah. Anggaran pendidikan pada RAPBN 2019 ditingkatkan 12,3 persen menjadi Rp 487,9 triliun.
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, DPR menangkap pesan, selain berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, jelang setahun masa jabatannya, Jokowi akan fokus untuk menuntaskan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Salah satunya persoalan pengentasan kemiskinan.
“Pemerintah membuka jalan-jalan yamg menghubungkan satu desa dengan yang lainnya, sehingga kemiskinan bisa teratasi,” ucap Bambang.