JAKARTA, KOMPAS--Rencana kerja 2019 menentukan strategi pemerintah dalam mengejar target pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019. Peningkatan investasi, pengurangan kemiskinan, dan pemerataan infrastruktur akan dipacu melalui pembangunan sumber daya manusia berkualitas.
Demikian antara lain pesan Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan APBN 2019 dan nota keuangannya pada Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Kamis (16/8/2018).
“RAPBN 2019 merupakan tahun kelima atau tahun kerja terakhir dari program Pembangunan Kabinet Kerja. Dalam empat tahun terakhir, pemerintah telah mereformasi arah pembangunan nasional menjadi lebih produktif, lebih merata, dan lebih berkeadilan,” kata Presiden.
Presiden Joko Widodo menambahkan, tantangan masa depan masih didominasi tekanan eksternal akibat normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat dan Eropa, serta perkembangan ekonomi China. Untuk itu, proyeksi ekonomi nasional yang menjadi landasan dalam penyusunan asumsi dasar perhitungan RAPBN 2019 masih akan dinamis dan menantang.
Di tengah gejolak ekonomi global, momentum pertumbuhan ekonomi tetap dipelihara. Perbaikan struktural dipacu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperkokoh daya saing bangsa, dan memperkuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Adapun tema kebijakan fiskal 2019 adalah “APBN untuk Mendukung Investasi dan Daya Saing melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia”.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif akan dicapai melalui pertumbuhan konsumsi rumah tangga serta peningkatan investasi dan ekspor,” katanya.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, rencana kerja pemerintah dalam RAPBN 2019 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019. Oleh karena itu, implementasi program diarahkan untuk mengejar target.
Di dalam RPJMN ada sejumlah target makro, antara lain tingkat kemiskinan 7-8 persen dan pengangguran terbuka 4-5 persen pada akhir 2019. Target ini dibangun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi rata-rata 7 persen per tahun.
Menurut Bambang, pembangunan 2019 bisa mendekati target makro dalam RPJMN 2015-2019. Tingkat kemiskinan ditargetkan 8,5-9,5 persen dan pengangguran terbuka 4,8-5,2 persen. Pencapaian target tergantung kondisi ekonomi, politik nasional dan global, serta keterlibatan pemerintah, swasta, dan perbankan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, target inflasi tahun 2019 akan stabil 3,5 persen atau di batas bawah RPJMN yang berkisar 3,5-5 persen. Pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia agar harga barang tetap murah sehingga daya beli dan konsumsi terjaga. Kondisi itu bisa menciptakan optimisme untuk investasi.
Secara terpisah, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, narasi kebijakan pemerintah dalam RAPBN 2019 lebih jelas, rinci, dan terukur. Keseimbangan peran pajak untuk mengisi kas negara dan instrumen kebijakan realistis.
Meski demikian, tambah Yustinus, penyusunan fokus dan prioritas perpajakan mesti dievaluasi berkala agar harapan masyarakat terhadap sistem perpajakan yang adil, transparan, dan akuntabel dapat tercapai. (KRN/NTA)
