OJK Imbau Perusahaan Tekfin Mendaftar

KOMPAS/MEDIANA

Deputi Komisioner OJK Institute Sukarela Batunanggar ditemui di sela-sela konferensi pers Seminar Internasional Kebijakan dan Regulasi Teknologi Finansial di Hotel Sofitel Nusa Dua, Bali, Senin (12/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS — Otoritas Jasa Keuangan mengimbau perusahaan rintisan bidang jasa teknologi finansial segera mendaftarkan entitasnya. Imbauan ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital.

Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Institute Sukarela Batunanggar di sela-sela peresmian Pusat Inovasi Keuangan Digital (Fintech Center), di Jakarta, Senin (20/8/2018), menyatakan, sesuai Peraturan OJK Inovasi Keuangan Digital, perusahaan rintisan bidang jasa teknologi finansial (tekfin) disebut penyelenggara inovasi keuangan digital.

Ruang lingkupnya meliputi kliring/penyelesaian; pinjaman, pembiayaan, dan penyertaan modal; pengelolaan investasi; penyimpanan dan penghimpunan dana; perasuransian; pendukung pasar; serta pendukung keuangan digital dan jasa keuangan lain. Khusus untuk pendukung pasar, misalnya, equity crowdfunding, unlisted securities trading, dan hedging.

”Kami menyadari jenis-jenis perusahaan rintisan bidang jasa tekfin semakin beragam. OJK mendorong mereka tetap mengedepankan kebutuhan utama pasar, seperti cara kerja yangg transparan dan mengutamakan perlindungan konsumen,” ujarnya.

Dengan mendaftar, penyelenggara inovasi keuangan digital akan masuk pengawasan OJK. Bagi penyelenggara yang benar-benar mempunyai inovasi baru dan bermanfaat, OJK mengarahkan mereka masuk ke ruang uji terbatas (regulatory sandbox).

Perlakuan ini sebagai inkubasi untuk menyeimbangkan inovasi dengan perlindungan konsumen. Hasil penggodokan dalam ruang uji terbatas memungkinkan OJK mengeluarkan peraturan baru. Ruang uji berlokasi di Fintech Center di Wisma Mulia 2, Jakarta.

Kode etik

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida menambahkan, penerapan kode etik penyelenggaraan jasa keuangan digital diserahkan kepada industri atau asosiasi terkait. Sejauh ini baru ada kode etik perihal penyelenggaraan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi.

”Pelaksanaan kode etik harus dilihat sebagai tuntutan moral. Peraturan tetap ada. Penekanan kami saat mengeluarkan POJK terkait teknologi keuangan bukan prudential seperti jasa keuangan konvensional, melainkan disiplin pasar,” ujarnya.

Fungsi Fintech Center adalah wadah diskusi serta kolaborasi antara industri, regulator, pemerintah, dan akademisi. Khusus akademisi, Fintech Center OJK telah bekerja sama dengan Universitas Telkom. Kerja sama dalam lingkup penelitian dan pembentukan program pendidikan magister bidang inovasi keuangan digital.

Pendaftaran menjadi tanda keabsahan entitas penyelenggara inovasi keuangan digital. Sebelumnya, OJK berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika menutup 227 aplikasi layanan pinjam-meminjam uang yang belum mendaftar dan mayoritas dari luar negeri.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara yang hadir pada acara itu menyatakan, pihaknya sudah menindaklanjuti kolaborasi. Beberapa aplikasi sudah diblokir. Pihaknya juga meminta Google berpartisipasi menurunkan aplikasi itu.