Kemenkeu Luncurkan Aplikasi untuk Akses Data Keuangan Negara

KOMPAS/ELSA EMIRIA LEBA

Kementerian Keuangan secara resmi meluncurkan aplikasi bagi masyarakat yang ingin mengakses data keuangan negara melalui aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Jakarta, Senin (27/8/2018). Tampak dari kiri ke kanan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Jenderal Kemenkeu yang merangkap sebagai Atasan PPID Kemenkeu Rionald Silaban, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti.

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Keuangan meluncurkan aplikasi bagi masyarakat yang ingin mengakses data keuangan negara melalui aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Peluncuran aplikasi itu guna mendorong pemerintahan yang lebih transparan dan tepercaya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, transparansi informasi kepada publik dibutuhkan untuk menciptakan akuntabilitas pemerintahan.

”Dalam menyajikan informasi, lembaga pemerintah juga perlu memberikan informasi yang sesuai dengan demografi masyarakat,” katanya dalam pembukaan seminar ”Tantangan Pengelolaan Layanan Informasi Publik Kementerian Keuangan di Era Digital” di Jakarta, Senin (27/8/2018).

Kecenderungan masyarakat saat ini adalah menyukai informasi yang singkat dalam tempo waktu yang cepat. Pemerintah perlu menyajikan data yang sesuai dengan preferensi itu. Tentu saja tanpa meninggalkan narasi utuh dari data tersebut.

Sri Mulyani berharap, langkah keterbukaan informasi melalui aplikasi itu dapat dicontoh lembaga pemerintah lainnya. Adapun Kemenkeu meraih peringkat pertama penghargaan Keterbukaan Informasi untuk Kategori Badan Publik Kementerian pada 2017.

Pelaksana Harian Sekretaris Jenderal Kemenkeu yang merangkap sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenkeu Rionald Silaban menambahkan, penambahan akses informasi dari aplikasi untuk telepon pintar ini sesuai dengan kebutuhan di era digital ini. ”Aplikasi memudahkan koordinasi penyediaan informasi publik,” ucapnya.

Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana menuturkan, merupakan hak setiap warga negara untuk mendapatkan informasi, mengingat Indonesia merupakan negara demokrasi.

Keterbukaan informasi publik dinyatakan dapat melawan isu hoaks yang beredar selama ini. Namun, tentu saja tidak semua informasi dapat disebarkan kepada publik. Informasi menyangkut keamanan negara dan data pribadi merupakan beberapa hal di antaranya.