Kebijakan Belum Efektif

JAKARTA, KOMPAS--Komite Ekonomi dan Industri Nasional atau KEIN menilai, sejumlah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas dunia usaha belum berjalan efektif di lapangan.

Persoalan tersebut disampaikan KEIN kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (28/08/2018).

Rombongan KEIN yang dipimpin Ketua KEIN, Soetrisno Bachir, menyatakan, di tengah gejolak ekonomi eksternal yang cenderung menekan,  efektivitas kebijakan yang ditetapkan tersebut sangat strategis dampaknya jika dijalankan oleh aparat pemerintah.

Seusai pertemuan, anggota KEIN Bidang Industri Padat Karya, Benny Soetrisno, menambahkan, sejumlah kebijakan pemerintah yang belum berjalan efektif di lapangan, antara lain berkaitan dengan Paket Kebijakan Ekonomi III yang diluncurkan pada 7 Oktober 2015.

Paket Kebijakan Ekonomi III yang belum efektif dilakukan adalah soal harga gas untuk pabrik sebesar 7 dollar AS  per MMBTU  dan diskon tarif listrik hingga 30 persen untuk pemakaian mulai pukul 23.00 sampai dengan 08.00.

Menurut Benny, sampai hari ini, harga gas masih berkisar 7 dollar AS-12 dollar AS per MMBTU.  Sementara, diskon tarif listrik sesuai Paket Kebijakan Ekonomi III sebetas berlaku untuk investasi baru. Bahkan, yang terjadi, penggunaan mulai pukul 17.00 sampai dengan 22.00 justru terkena tambahan sebesar 50 persen dari tarif normal.

”Padahal, kalau kebjakan ini bisa berjalan efektif, daya saing naik. Kalau daya saing naik, harga bersaing sehingga volume ekspor akan bertambah. Ujung-ujungnya, hal ini akan mengurangi defisit transaksi berjalan,” kata Benny.

Melebarnya defisit transaksi berjalan menjadi salah satu persoalan ekonomi. Pada triwulan II-2018, defisit transaksi berjalan mencapai 8 miliar dollar AS atau 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka ini melonjak dibandingkan dengan triwulan I-2018, yang sebesar 5,7 miliar dollar AS atau 2,2 persen terhadap PDB.

Bersama dengan gejolak keuangan eksternal, defisit transaksi berjalan yang dalam tersebut menekan nilai tukar rupiah.

Kebijakan lain yang belum berjalan efektif, tambah Benny, adalah perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submission-OSS). Oleh sebab itu, pemerintah pusat diminta mengaktifkan pelayanan di Badan Koordinasi Penanaman Modal pada masa transisi sebagaimana proses yang berlangsung selama ini.

OSS adalah aplikasi perijinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan kementerian dan lembaga negara serta pemerintah daerah. Melalui sistem baru ini, proses permohonan perijinan ditargetkan berjalan cepat dan transparan.

”Kesimpulannya adalah pasar harus dibuat percaya. Untuk itu, kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah bagus harus berjalan efektif semua. Persoalan, belum semuanya berjalan efektif,” kata Benny.

Kelola defisit transaksi berjalan

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Ahmad Erani Yustika, menyatakan, Presiden sebagaimana biasanya akan menjadikan semua masukan dan rekomendasi sebagai bahan diskusi pada rapat kabinet terbatas dengan menteri-menteri terkait. Dengan demikian, kebijakan pemerintah akan berjalan efektif sebagaimana harapan.

”Presiden juga menyatakan, pemerintah sedang melakukan upaya yang sangat serius untuk mengelola defisit transaksi berjalan dan pelemahan nilai tukar rupiah, menggenjot produksi domestik agar tersedia substitusi impor, serta membuat sekaligus mengawal sistem perijinan dari pusat sampai ke daerah-daerah,” kata Erani. (LAS)