JAKARTA, KOMPAS--Pemerintah mendorong BUMN dan swasta berkolaborasi membangun infrastruktur perhubungan. Dengan demikian, pemerintah bisa berkonsentrasi dalam membangun daerah-daerah terluar, terdepan, dan terpencil.
Keterlibatan BUMN dan swasta akan membuat konektivitas semakin baik dan luas, sehingga terjadi pemerataan pembangunan.
"Kemampuan APBN hanya sekitar Rp 500 triliun untuk membangun infrastruktur perhubungan. Namun, kebutuhan pembangunan mencapai Rp 1.400 triliun. Oleh karena itu, perlu campur tangan BUMN dan swasta untuk ikut membangun. BUMN sendiri juga tidak akan mampu, swasta harus terlibat juga," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat membuka Seminar Nasional \'Kebangkitan BUMN Sektor Perhubungan\' yang digelar PT Bank Central Asia Tbk dan Pusat Studi BUMN Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama) di Jakarta, Selasa (28/8/2018).
Budi Karya mengatakan, saat ini ada 200 bandara dan 2.000 pelabuhan yang tersebar di seluruh Indonesia. Tidak semua infrastruktur perhubungan dalam kondisi bagus, sehingga harus terus ditingkatkan kualitas dan layanannya. Oleh karena itu, untuk bandara dan pelabuhan yang sudah mempunyai nilai komersial, akan ditawarkan ke badan usaha untuk dikelola.
"Bentuknya berupa kerja sama pemanfaatan aset dengan memberikan konsesi kepada badan usaha. Selama masa konsesi berlangsung, badan usaha bisa mengutip uang dari pemakai jasa. Namun, dia wajib meningkatkan pelayanan dan fasilitas yang ada di infrastruktur tersebut," ujar Budi Karya.
Budi Karya mengakui, selama ini swasta belum terlalu banyak ikut serta dalam pembangunan infrastruktur. Swasta lebih banyak hadir sebagai investor. Sementara, untuk kontraktor atau operator belum banyak yang terlibat.
Oleh karena itu, untuk konsesi pengelolaan aset negara di bidang infrastruktur perhubungan, Kementerian Perhubungan membuka kesempatan yang sama kepada BUMN dan swasta untuk terlibat dalam proyek-proyeknya. "Jika memang proyeknya besar dan strategis, boleh saja BUMN dan swasta membentuk konsorsium," kata dia.
Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan, Kementerian BUMN juga mendorong BUMN untuk menggandeng swasta dalam proyek-proyeknya. Bahkan, pemerintah juga sudah mengeluarkan peraturan-peraturan yang mempermudah swasta untuk terlibat dalam proyek-proyek yang dikerjakan. "Sudah ada aturan Kementerian BUMN nomor 3 tahun 2017 yang mempermudah kerja sama dengan swasta. Jadi, mereka diminta membuat SOP sendiri, tidak harus tender, dan sebagainya. Pokoknya jauh lebih gampang," kata Fajar.
Fajar menambahkan, aturan yang mempermudah itu dibuat karena BUMN memang tidak akan sanggup jika diserahkan tanggung jawab untuk membangun semua infrastruktur. "Kita memang juga ada keterbatasan. Oleh karena itu, dengan adanya investor swasta itu pasti akan terbantu. Semua berjalan ramai-ramai. Kalau lebih banyak lagi yang terlibat maka lebih cepat lagi. Oleh karena itu, APBN bisa dipakai untuk yang lain, yang lebih mendesak untuk perhubungan. Sedangkan yang memiliki nilai komersial bisa dikonsensikan kerja sama dengan BUMN dan swasta," ujar dia.
Komisaris Independen BCA Cyrillus Harinowo mengatakan, BCA sebagai perusahaan swasta juga sudah ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur. "Saat ini BCA sudah membiayai 53 BUMN untuk melaksanakan proyek-proyeknya. Jadi keterlibatan swasta tidak hanya terjun langsung membangun, tetapi juga bisa di sektor pembiayaan," kata Cyrillus.
Diakui Cyrillus, selama ini BUMN sudah berperan bagus dalam pembangunan. Oleh karena itu, kolaborasi BUMN dengan Swasta harus terus didorong. Kolaborasi yang sudah bagus harus diduplikasi di banyak bidang, agar dampaknya semakin terasa dalam pembangunan.
