Bahan grafis dampak pencampuran biodiesel ke dalam solar. Sumber: Kementerian ESDM
JAKARTA, KOMPAS--Implementasi kebijakan pencampuran 20 persen biodiesel ke dalam setiap liter solar diharapkan bisa mempengaruhi harga minyak sawit dunia. Jika harga naik, maka devisa ekspor minyak sawit akan meningkat.
Dampak positif lain dari kebijakan yang disebut mandatori B20 tersebut adalah mengurangi impor bahan bakar minyak solar dan menghemat devisa.
"Begitu dimulai, dampaknya penghematan devisa karena kebutuhan solar berkurang," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam acara ”Peluncuran Perluasan B20 untuk Semua Sektor” di Jakarta, Jumat (31/8/2018).
Hadir dalam acara itu, antara lain, Menteri BUMN Rini Soemarno, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana, Kepala Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDP) Dono Boestami, dan Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia Paulus Tjakrawan.
Selain itu, menurut Darmin, perluasan kebijakan B20 di dalam negeri dapat mengurangi stok produsen minyak sawit di Indonesia. Dengan demikian, harga minyak sawit dunia diharapkan lebih baik sehingga dapat meningkatkan devisa ekspor minyak sawit.
”Awal tahun depan diperkirakan harga minyak sawit bergerak naik,” katanya.
Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang berpendapat, pengaruh kebijakan perluasan penggunaan B20 terhadap harga minyak sawit dunia sangat tergantung pada konsistensi implementasi kebijakan itu. ”Pembeli di luar negeri akan melihat apakah pengguna sudah menggunakan B20,” katanya.
Berdasarkan data di laman Gapki, harga CPO terus turun sejak awal tahun ini. Pada 3 Januari, harganya sempat menyentuh 697,5 dollar AS per ton. Namun, pada 30 Agustus turun lebih dari 100 dollar AS, menjadi 557,5 dollar AS per ton.
Importir solar
Selama ini, menurut Darmin, pihaknya sudah berbicara dengan banyak pihak terkait implementasi kebijakan B20, termasuk 12 importir solar dan PT Pertamina (Persero). Para pihak tersebut juga sudah menyepakati di titik-titik mana pencampuran B20 dilakukan ”Kita bisa mengatakan, kita siap melaksanakan,” katanya.
Darmin menambahkan, pengawasan kebijakan B20 ada di pihak Kementerian ESDM. Pencampuran biodiesel tersebut mengikuti standar tertentu.
Rida Mulyana menuturkan, pengawasan antara lain dilakukan sejak awal, yaitu pemberian izin kepada importir solar. Selain itu, pihaknya akan melakukan audit secara diam-diam. ”Potensi masalah pun akan kami audit,” katanya.
Sementara, menurut Dono Boestami, BPDP berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dalam mengawasi implementasi kebijakan perluasan B20. Pesurvei independen akan memverifikasi atau mengecek produk B20 pada titik penyerahan produk B20. ”Kami mendukung seluruh pendanaan, termasuk dana surveyor,” katanya.
Adapun Paulus Tjakrawan memaparkan, produsen biodiesel sudah menyiapkan agar penyaluran dan kualitas biodiesel terjaga. Selama ini, kebijakan B20 sudah berjalan untuk transportasi pelayanan publik atau PSO.
Dalam kesempatan terpisah di Bali, Kamis (30/8), Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menilai, mandatori B20 akan menghemat impor minyak dan berpotensi meningkatkan devisa melalui kenaikan harga kelapa sawit. (FER/COK)
