INSA Ingin Badan Tunggal Penjaga Pantai

KOMPAS/MEGANDIKA WICAKSONO

Ilustrasi _ Kapal Bintan Utama akan memulai pelayaran perdana tol laut selatan Jawa di Pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (9/5/2018). Kapal dengan kapasitas 4.200 ton ini memiliki rute Cilacap-Banyuwangi-Celukan Bawang (Bali) Pulang-Pergi.

JAKARTA, KOMPAS - DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA) meminta agar dibentuk badan tunggal penegakan hukum di laut. Pembentukan badan tunggal ini untuk mendukung cita-cita Indonesia sebagai poros maritim. Hal ini disampaikan Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto saat beraudiensi dengan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, di Jakarta, pekan lalu.

Menurut Carmelita, industri pelayaran nasional telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, baik dari sisi jumlah armada maupun kapasitas angkut. Dan pertumbuhan industri pelayaran akan semakin signifikan jika didukung dengan keamanan dan kenyamanan berusaha bagi perusahaan pelayaran nasional dalam mengoperasikan armadanya di tengah laut.

"Salah satu persoalan yang dihadapi pelayaran nasional saat ini, katanya, masih terjadinya tumpang tindih penegakan hukum di laut," kata Carmelita.

Dia mengatakan DPP INSA melakukan audiensi dengan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto untuk mencari solusi terbaik atas permasalahan tumpang tindihnya penegakan hukum di laut. "Badan tunggal penegakan hukum di laut dibutuhkan untuk mendorong efektivitas dan efisiensi operasional kapal. Untuk itu, kami melakukan audiensi dengan Bapak Panglima TNI untuk meminta solusi terbaik," katanya.

Saat ini, sedikitnya 18 instansi yang memiliki kewenangan untuk memeriksa ataupun menangkap kapal di tengah laut. Masing-masing instansi berwenang atas dasar peraturan perundangan yang menaunginya. Kondisi ini, katanya, menyebabkan high cost dan waktu yang operasional kapal yang tidak efisien.

Dalam kesempatan itu, INSA mendorong agar terbentuknya badan tunggal penjaga laut yang memiliki kewenangan penuh untuk mengkoordinasikan dan melakukan pemeriksaan ataupun penangkapan kapal di laut untuk menghilangkan terjadinya tumpang tindih penegakan hukum di laut.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyambut positif keinginan untuk menghilangkan terjadinya tumpang tindih penegakan hukum di laut. "Kami akan membahas masalah ini. Kami akan kumpulkan semua pemangku kepentingan," kata Hadi.

Dia menambahkan, pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan segera mengkoordinasi penegakan hukum laut bersama instansi terkait lainnya, dan menggelar pertemuan lanjutan bersama pengurus DPP INSA untuk merealisasikan bebasnya pengusaha pelayaran nasional dari adanya biaya-biaya tidak terduga di tengah laut.