JAKARTA, KOMPAS--Penyaluran kredit pemilikan rumah subsidi diproyeksikan terus meningkat hingga akhir tahun. Penambahan bank pelaksana subsidi berskema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan diharapkan dapat mempercepat penyaluran KPR subsidi.
“Kami yakin (penambahan bank pelaksana) akan berdampak positif bagi penyaluran dan penyerapan KPR subsidi untuk mengurangi backlog atau kekurangan rumah. Mudah-mudahan bank pelaksana lain juga lebih bergairah dalam menyalurkan KPR subsidi bagi para pengembang perumahan subsidi,” kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Daniel Djumali, Senin (3/9/2018), di Jakarta.
Pengembang rumah subsidi, lanjut Djumali, menyambut baik penambahan bank pelaksana kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi berskema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) karena bisa mempercepat penyerapan KPR subsidi. Saat ini ada 43 bank pelaksana.
Bagi pengembang, yang diperlukan adalah proses akad kredit dan pencairan dana yang cepat. Sampai dengan 27 Agustus 2018, menurut data Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), FLPP telah disalurkan untuk 15.071 unit rumah senilai Rp 1,73 triliun. Jumlah itu meningkat signifikan dibandingkan dengan 18 hari sebelumnya, yakni 9 Agustus 2018, dengan penyaluran FLPP untuk 12.885 unit rumah.
Menurut Djumali, biasanya proses akad kredit rumah subsidi meningkat sejak pertengahan tahun dan memuncak pada akhir tahun. Permintaan masyarakat terhadap rumah subsidi terus tumbuh seiring dengan pembangunan rumah Apersi yang tahun ini ditargetkan 135.000 unit.
“Tahun depan, jumlah rumah yang akan dibangun Apersi akan tumbuh di atas 20 persen dibandingkan tahun ini,” katanya.
Secara terpisah, Direktur Layanan PPDPP Bimo Adi Nursanthyasto menyebutkan, peningkatan penyaluran FLPP sebanyak 2.186 unit dalam waktu 18 hari masih belum sesuai harapan. Sebab, kendati bank pelaksana bertambah dari 40 bank menjadi 43 bank, namun hingga kini belum mengajukan permintaan dana FLPP ke PPDPP.
“Pertumbuhan penyaluran dana FLPP tersebut belum cukup cepat dibandingkan dengan target yang seharusnya sudah dicapai pada akhir semester I dan untuk mengejar ketertinggalan,” kata Bimo.
Menurut Bimo, bank pelaksana segera menagihkan KPR FLPP ke PPDPP. Hal ini membuat penyaluran FLPP tumbuh. Alasan lain, rencana evaluasi target dan realisasi penyaluran oleh pemerintah pada akhir September juga mendorong bank pelaksana merealisasikan target mereka. Sebab, bank pelaksana yang pencapaiannya kurang dari 50 persen dari target akan diberhentikan sebagai bank pelaksana KPR FLPP.
Direktur Perbankan Konsumer PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Budi Satria menuturkan, BTN diberi alokasi menyalurkan FLPP untuk 9.600 unit rumah. “PPDPP akan mengevaluasi penyaluran FLPP oleh seluruh bank yang telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Operasional. Terbuka kemungkinan alokasi untuk BTN akan ditambah jika ada bank pelaksana tidak menyalurkan secara optimal," ujarnya. (NAD)