Darmin Usulkan Penambahan Anggaran untuk Koordinasi Kebijakan

KOMPAS/I GUSTI AGUNG BAGUS ANGGA PUTRA

Suasana rapat kerja Badan Anggaran DPR RI dengan menteri-menteri koordinator, Rabu (5/9/2018), di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Koordinator Perekonomian, Rabu (5/9/2018), mengusulkan tambahan pagu anggaran 2019 sebesar Rp 68,5 miliar. Dengan demikian, total pagu anggaran kementerian menjadi Rp 482,6 miliar.

Sebelumnya, pagu anggaran Kementerian Koordinator (Kemenko)  Perekonomian tahun 2019 sebesar Rp 414,1 miliar. Dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengusulkan penambahan anggaran.

Tambahan anggaran itu untuk mendukung program koordinasi kebijakan perekonomian dan program dukungan manajemen serta tugas lainnya.

Untuk program koordinasi kebijakan perekonomian, Darmin mengusulkan tambahan anggaran Rp 53,3 miliar, sedangkan program dukungan manajemen serta tugas lainnya diusulkan mendapat tambahan Rp 15,1 miliar.

Di antara program-program prioritas Kemenko Perekonomian, Darmin menghendaki anggaran Program Online Single Submission (OSS) ditambah Rp 42,73 miliar.

”Tambahan anggaran program OSS itu untuk pengembangan program kalau pembentukan sudah dilaksanakan,” kata Darmin di Ruang Rapat Banggar DPR, Senayan, Jakarta.

Darmin memaparkan, kinerja penyerapan anggaran Kemenko Perekonomian  terus mengalami peningkatan. Pada 2016, dari pagu anggaran Rp 366,8 miliar, realisasi mencapai 95,4 persen. Tahun anggaran 2017, pagu anggaran Kemenko Perekonomian sebesar Rp 463,7 miliar dan realisasinya 96,38 persen. Adapun hingga September 2018, serapan anggaran kementerian mencapai 58,47 persen dari pagu anggaran Rp 453,5 miliar.

Anggota Banggar DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ecky Awal Mucharam, mengatakan, kenaikan pagu anggaran Kemenko Perekonomian sebesar 12,6 persen.

Pada dasarnya, ia tidak berkeberatan Kemenko Perekonomian mengajukan tambahan anggaran. Namun, tambahan anggaran diharapkan sejalan dengan kinerja pemerintah menstabilkan nilai tukar rupiah yang saat ini menembus Rp 14.900.