Pemerintah Naikkan Pajak Mobil dan Motor Mewah

KOMPAS/KARINA ISNA IRAWAN

Paparan menteri dalam konferensi pers bertajuk Kebijakan Pemerintah Untuk Memperbaiki Pengendalian Defisit Neraca Transaksi Berjalan di Jakarta, Rabu (5/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) impor Pasal 22 untuk 210 jenis barang mewah, seperti mobil jadi atau completely built up dan motor besar. Pajak untuk barang-barang mewah itu naik dari 7,5 persen menjadi 10 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, impor barang mewah harus dikendalikan karena bisa memperdalam defisit transaksi berjalan. Pada Januari-Agustus 2018, total impor barang mewah telah mencapai 87,8 juta dollar AS. Upaya pengendalian impor barang mewah ditempuh melalui peningkatan berbagai jenis tarif pajak.

Selain PPh impor, pemerintah juga menaikkan bea masuk dari berkisar 10-50 persen menjadi semua 50 persen. Adapun Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) berkisar 10-125 persen dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen. Peningkatan tarif pajak diharapkan dapat mengurangi impor mobil mewah karena kini harganya bisa tiga kali lipat dibandingkan luar negeri.

“Jadi, kalau mobil mewah masuk ke Indonesia pajak yang tertanggung hampir 190 persen dari harganya,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers terkait Peningkatan PPh impor Pasal 22 di Jakarta, Rabu (5/9/2018) malam.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, mobil mewah yang dinaikkan PPh impornya adalah jenis 3.000 cc ke atas termasuk super car 5.000 cc. Segmen pembeli mobil mewah di Indonesia relatif masih rendah sehingga dampak penurunan impor tidak besar. Namun, peningkatan PPh impor menjadi sinyal bahwa pemerintah tengah memprioritaskan produksi nasional.

Peningkatan PPh impor berlaku untuk 1.147 item komoditas dengan mempertimbangkan kategori barang konsumsi, ketersediaan produksi dalam negeri, dan perkembangan industri nasional. Paraturan Menteri Keuangan (PMK) PPh Impor ini sudah ditandatangani Sri Mulyani dan akan berlaku mulai pekan depan.

Menurut Sri Mulyani, jika penerapan PPh impor 1.147 barang itu diasumsikan sama dengan bea masuk akan terjadi penurunan impor sekitar 2 persen. Pada 2017, nilai impor 1.147 barang itu sebesar 6,6 miliar dollar AS, sementara Januari-Agustus 2018 sudah mencapai 5 miliar dollar AS. Tanpa penyesuaian tarif, impor setahun akan naik signifikan.