Swasta Butuh Kepastian Bisnis

KOMPAS/M CLARA WRESTI

Diskusi ”Peran dan Nasib Investasi Swasta di Industri Maritim dalam Upaya Peningkatan Kinerja Logistik Nasional” digelar di Jakarta, Rabu (12/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS — Kemampuan keuangan pemerintah terbatas. Oleh karena itu, peran serta swasta dalam pembangunan sangat dibutuhkan. Namun, swasta memerlukan kepastian.

Demikian benang merah dalam diskusi ”Peran dan Nasib Investasi Swasta di Industri Maritim dalam Upaya Peningkatan Kinerja Logistik Nasional” di Jakarta, Rabu (12/9/2018).

Direktur National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi mengungkapkan, selain meringankan beban anggaran negara, peran swasta yang lebih besar juga memberi banyak manfaat. ”Pemerintah akan mengantongi banyak setoran, dari konsesi hingga pajak,” katanya.

Akan tetapi, hingga saat ini belum banyak swasta yang terlibat dalam proyek pelabuhan. Dia mencontohkan, Pelabuhan Marunda yang terminalnya dikelola swasta telah memberikan hasil yang cukup besar bagi negara. ”Ada dua badan usaha pelabuhan (BUP), yaitu Marunda Center Terminal (MCT) dan milik PT Karya Citra Nusantara (KCN) yang beroperasi di sana,” katanya.

Menurut Siswanto, arus barang di kedua terminal ini sangat besar. Arus barang melalui Pelabuhan Marunda mencapai 33 juta ton dan setiap bulan 300 kapal melakukan bongkar muat. ”Saat ini kontribusi KCN kepada negara diperkirakan Rp 200 miliar setiap tahun,” ujar Siswanto.

Suyono, wakil dari Indonesia National Shipowners\' Association (INSA), mengatakan, pelaku usaha mendukung program pemerintah untuk membangun Indonesia bagian timur. Para pemilik kapal juga mau diajak untuk berinvestasi di pelabuhan. ”Kami berharap yang ditawarkan yang ada dagingnya. Tidak semua yang ditawarkan ada potensinya. Investasi itu bakal sia-sia jika imbal hasilnya tidak diketahui,” ujarnya.

Suyono juga mengatakan ingin memperbanyak kapal-kapal yang melayani Indonesia timur. ”Kami inginnya seminggu sekali ada kapal yang berangkat, tetapi isinya tidak ada. Jadi kami baru bisa tiga minggu sekali ada kapal yang berangkat,” kata Suyono.

Perdagangan

Kepala Bidang Kelembagaan Logistik Nasional Kemenko Perekonomian Farah Heliantina mengatakan, selain masalah transportasi, yang harus diperhatikan adalah sisi perdagangan. ”Semua saling terikat satu sama lain. Kita harus melihat dari sisi perdagangan, jangan hanya memikirkan sisi transportasi. Komoditas apa yang bisa menjadi penggerak perdagangan. Dengan adanya perdagangan, ada pergerakan,” kata Farah.

Dia menjelaskan, untuk mendorong perkembangan industri logistik maritim, pemerintah juga harus menciptakan ekosistem.

Direktur Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan M Tohir mengatakan, saat ini ada tiga skema kerja sama yang memungkinkan swasta ambil bagian dalam pembangunan. Ketiga skema itu adalah konsesi, kerja sama pemerintah dan badan usaha, serta kerja sama pemanfaatan aset.

”Kami sangat membutuhkan kerja sama swasta. Anggaran yang kami miliki dari APBN hanya cukup membiayai 10 persen dari kebutuhan yang ada. Oleh karena itu, anggaran hanya akan dipakai untuk di daerah-daerah terpencil dan sangat dibutuhkan masyarakat,” kata Tohir.

Untuk pelabuhan-pelabuhan besar yang mempunyai nilai komersial tinggi, dibuka sebesar-besarnya untuk swasta dan BUMN. ”Seperti Patimban, Pelabuhan Bau Bau, dan Pelabuhan Anggrek di Gorontalo, kami buka untuk badan usaha,” katanya.