Presiden Panggil Menteri Bahas Neraca Perdagangan

KOMPAS/ ANITA YOSSIHARA

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri BUMN Rini Soemarno keluar dari Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/9/2018). Bersama dengan menteri dan kepala lembaga lainnya, mereka melakukan pertemuan tertutup membahas kondisi perekonomian terkini.

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo, Senin (17/9/2018), kembali memanggil sejumlah menteri serta kepala lembaga ke Istana Merdeka, Jakarta. Kepala Negara ingin mengetahui kondisi perekonomian terkini, termasuk persoalan defisit neraca perdagangan.

Para menteri dan kepala lembaga mulai berdatangan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, sekitar pukul 10.00. Mereka adalah Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua OJK Wimboh Santoso, dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati.

Para menteri dan kepala lembaga itu baru keluar dari kompleks istana sekitar pukul 13.00 setelah melakukan pertemuan tertutup selama lebih kurang tiga jam.

Seusai pertemuan, Darmin menjelaskan, pertemuan digelar untuk membahas kondisi perekonomian terkini, salah satunya mengenai neraca perdagangan. ”Saya belum mau ngomong (membahas) apa saja, tetapi kami memang me-review situasi saat ini. Hari ini, kan, neraca perdagangan juga diumumkan,” katanya.

Senin, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa Indonesia masih mengalami defisit neraca perdagangan sebesar 1,02 miliar dollar AS pada Agustus. Angka tersebut turun dari besaran defisit neraca perdagangan pada Juli yang mencapai 2,03 miliar dollar AS.

Darmin menyebutkan, jika dielaborasi, defisit neraca perdagangan memang turun. Namun, defisit perdagangan sektor minyak bumi dan gas (migas) masih cukup besar. Surplus perdagangan nonmigas sampai tidak mampu menutup defisit perdagangan migas. ”Karena itu kita masih ada defisit 1,02 miliar dollar AS,” ujarnya.

Meski begitu, pemerintah optimistis defisit neraca perdagangan bisa terus ditekan. Pasalnya, pemerintah telah melakukan berbagai strategi, seperti percepatan penerapan B20 untuk industri, pembatasan impor barang konsumsi, serta mendorong peningkatan ekspor.

Menurut Darmin, hasil dari strategi yang dilancarkan pemerintah itu baru bisa dirasakan pada September ini. ”B20, kan, baru diterapkan 1 September ya, jadi baru akan kelihatan hasilnya pada bulan September,” lanjutnya.

Pemerintah juga optimistis defisit transaksi berjalan selama 2018 tidak akan sampai menyentuh angka 3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Darmin memperkirakan pada akhir tahun nanti defisit transaksi berjalan bergerak ke angka 2,5 persen-2,6 persen dari PDB.