Masyarakat Sipil Ingatkan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Oleh
Mediana
·2 menit baca
SANUR, KOMPAS — Organisasi masyarakat sipil Indonesia mengingatkan agar perhelatan Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional-Bank Dunia 2018 secara serius tidak mengabaikan isu mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Dian Kartikasari, Board International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) sekaligus Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia, Senin (8/10/2018), di dalam siaran pers The People’s Summit on Alternative Development: Voices of Justice and Equality from the Past to the Future, di Sanur, Bali, mengatakan, dalam perkembangannya, kepemimpinan Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), dan lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya didominasi negara-negara maju.
Oleh karena itu, lembaga keuangan itu semacam menjadi pendukung untuk memastikan semua negara mau melaksanakan agenda globalisasi ekonomi yang di dalamnya mencakup kepentingan liberalisasi, privatisasi, dan praktik untuk penguasaan pasar yang mendominasi.
Akan tetapi, setelah 25 tahun, tiga kepentingan itu mulai diragukan oleh pemimpin negara maju sendiri. Sejumlah pemimpin negara maju dalam dua tahun belakangan ini justru berlomba melakukan proteksi. Muncul pula perang dagang di pasar internasional.
”Perhelatan pertemuan tahunan bersamaan dengan situasi dunia yang kurang baik dan serba tidak pasti. Kondisi seperti ini jangan sampai menghalangi untuk terus memenuhi SDGs,” ujar Dian.
Direktur Perkumpulan Prakarsa, Ah Maftuchan, mengemukakan pandangan senada. Menurut dia, pembangunan di level global sudah saatnya lebih dekat dengan kepentingan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dan peduli akan hak-hak kelompok marjinal.
Direktur Eksekutif Kemitraan Monica Tanuhandanu mengungkapkan, adanya sejumlah skema pembangunan yang diusulkan IMF ataupun Bank Dunia sering kali tidak membuat masyarakat suatu negara sasaran menjadi mandiri. Seirama dengan Dian dan Ah Maftuchan, Monica juga menyarankan perhatian lebih ke SDGs.