Rp 202,5 Triliun untuk Infrastruktur

KOMPAS/PRAYOGI DWI SULISTYO

Pekerja mengerjakan proyek prasarana kereta api ringan (LRT) lintas layanan Cawang-Kuningan di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (11/9/2018). Pembangunan infrastruktur diharapkan tetap terus berjalan meskipun nilai tukar rupiah terhadap dollar AS melemah.

NUSA DUA, KOMPAS — Indonesia mengantongi investasi hingga Rp 202,5 triliun untuk pengembangan infrastruktur di sejumlah wilayah. Kesepakatan ini menjadi solusi sumber pendanaan alternatif di tengah kebutuhan pembangunan infrastrukur.

Dana itu disalurkan kepada 14 perusahaan BUMN. Kesepakatan tersebut disahkan dalam rangkaian Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional-Bank Dunia 2018 di Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10/2018).

Acara penandatanganan kesepakatan dihadiri direksi 14 BUMN serta Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri BUMN Rini Sumarmo, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Rini memaparkan, sekitar 80 persen dari total nilai investasi itu merupakan kerja sama berbentuk kemitraan strategis antara BUMN dan investor. Adapun 20 persen lainnya terbagi menjadi  investasi melalui pasar modal dan pembiayaan proyek.

Dengan mayoritas skema investasi berbentuk kemitraan strategis, Rini berharap BUMN mendapat keahlian dari sektor swasta untuk membangun infrastruktur dengan kualitas internasional. ”Total ada 19 transaksi yang dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur,” kata Rini.

Kemarin, Indonesia juga menandatangani kerja sama lindung nilai nilai tukar mata uang berbasis syariah. Lindung nilai syariah ini pertama kalinya diterapkan di Indonesia.

Dari 21 proyek infrastruktur yang akan dikerjakan BUMN dengan swasta, kerja sama terbesar datang dari sektor migas, yakni PT Pertamina (Persero) dengan CPC Corporation, Taiwan, dengan investasi 6,5 miliar dollar AS atau Rp 97,5 triliun.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, kerja sama dengan CPC Corporation dilakukan dalam proyek pembangunan pabrik nafta crackers yang menciptakan substitusi impor cukup besar. CPC membangun produk turunan yang bisa memenuhi kebutuhan propylene, polyethylene, dan butadiene di Indonesia sebagai bahan baku industri. Proyek ini akan dimulai pada 2026.

”Dampak penting dari proyek ini, negara bisa menghemat devisa dalam jangka panjang,” kata Nicke.

Situasi berbeda dialami PT Angkasa Pura II (Persero) yang hingga kini belum menetapkan investor sebagai mitra strategis. Ada 15 perusahaan swasta yang telah menawarkan kemitraan.

Direktur Utama Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin mengatakan, pihaknya masih dalam penetapan investor sebagai mitra strategis untuk perluasan Bandara Kualanamu, Sumatera Utara. Nilai investasinya diperkirakan 500 juta dollar AS atau Rp 7,5 triliun. (DIM)